Tak Ingin Jadi Lumbung Properti, Penajam Paser Utara Minta Masukan dari UGM

Harianjogja.com, SLEMAN-- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berdialog bersama sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan meminta bantuan masukan terhadap pembangunan daerahnya menjadi Ibukota Negara (IKN).

Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Geografi UGM, Dyah Rahmawati Hizbaron mengungkapkan kajian yang dilakukan UGM dalam mendukung pembangunan Ibukota Negara (IKN) melibatkan multidisiplin.

"Melihat kebutuhan yang ada, kajian yang dibutuhkan dilakukan antara lain kajian tata ruang, sumber daya air, pangan dan bagaimana interlinkages-nya dengan wilayah sekitarnya," kata dia, usai berdialog dengan rombongan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, di ruang sidang pimpinan UGM, Kamis (29/8/2019).

Hal itu diperlukan, mengingat PPU memiliki 'existing livelihood' yang tidak mudah didatangi. Maka perlu kajian keselarasan humanisme tentang pola perubahan yang diterapkan.

Secara teori keilmuan, yang mendesak adalah ketika sebuah ruang yang sifatnya finite dan kemudian terjadi peningkatan demand scara drastis, maka secara logika, simpelnya yang dibutuhkan adalah sandang, pangan papan sudah harus tersedia.

Lebih jauh, perhitungan terhadap kebutuhan sumber daya air dan pangan sudah harus ada. Bagaimana pembagian ruang untuk kebutuhan ruang permukiman, fasilitas dan pelayanan itu juga harus tersedia. Bagaimana interconnected terhadap ruang di sekitarnya setidaknya harus dipersiapkan.

Saat ini, baik pihak pemerintah PPU maupun UGM masih menunggu status lebih dahulu. Berapa luasan ruang yang akan dikelola pemerintah pusat dan berapa luasan yang akan dikelola untuk disinergikan, mendukung PPU ini berkembang dan berubah fungsi menjadi ibukota.

Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten PPU, Niko Herlambang mengatakan, ada sejumlah kajian yang dilakukan lewat dialog bersama akademisi UGM.

"Salah satu masukan yang menarik dari UGM tadi adalah perihal kesiapan pangan. Kami adalah lumbung pangan Kalimantan Timur, setelah menjadi ibukota, kami tidak ingin menjadi lumbung properti," ucapnya.

Tahap awal, pemerintah setempat akan menyusun rencana tata ruang, di dalamnya akan mengatur pula secara tegas kawasan pangan daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News