Digelontor Rp1,32 Triliun, Danais Akan Difokuskan untuk Menyelesaikan Masalah Kemiskinan

Ilustrasi dana. - Bisnis Indonesia/Dwi Prasetya
30 Agustus 2019 20:37 WIB Abdul Hamied Razak Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA- Implementasi Dana Keistimewaan (Danais) DIY selama ini dinilai masih on the track. Pondasi kebudayaan yang diamanatkan dalam UU Keistimewaan DIY sudah dibangun. Ke depan, Danais akan difokuskan untuk ikut mengentaskan masalah kemiskinan di DIY.

Paniradya Pati Pemda DIY, Benny Suharsono mengatakan selama tujuh tahun UU No.13/2012 tentang Keistimewaan DIY banyak dinamika yang muncul terutama menanggapi Danais. Di mana keberadaan UU tersebut salah satunya bagaimana Keistimewaan DIY mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. "Sebagai lembaga yang mengelola Danais, kami mengelola Danais sesuai dengan RPJMD. Kami menjalankan program yang diusulkan lewat bawah, desa, kecamatan, atas persetujuan bupati," katanya kepada wartawan, Jumat (30/8/2019).

Meskipun kegiatan seni dan budaya banyak mendapat kritik, Benny menilai hal itu tidak salah. Benny menerima kritikan tersebut sebagai bagian dari masukan yang konstruktif bagi program dan penggunaan Danais. "Danais selama ini menjadi bahasan yang paling seksi. Pengalaman enam tahun yang lampau menjadi cerminan bagi kami untuk terus memperbaiki program. Kalau kami nanggap wayang, berdampakkah dengan perekonomian masyarakat?," tanya dia.

Tahun ini, katanya pihaknya menerima tambahan anggaran Rp120 miliar sehingga total anggaran Danais tahun ini menjadi Rp1,32 triliun. Penggunaan dana tersebut, katanya, salah satunya untuk memberikan stimulus penurunan kemiskinan kelevel 7%. Hal itu sesuai amanat RJPMD. 

"Tapi harus hati-hati sebab penggunaan Danais tetap tidak boleh berbaur dengan APBD. Misalnya yang tidak mampu seperti lansia diberikan santunan, bisa diberikan APBD. Tetapi kalau untuk pemberdayaan seperti membatik hingga pemasaran, itu bisa dilakukan (Danais)," katanya.

Meskipun Danais ikut mengentaskan kemiskinan, namun program Danais tetap melihat aspek kewilayahan. Program kewilayahan tersebut dilakukan dalam bentuk BKK (Bantuan Keuangan Khusus). "Ini untuk memberikan wewenang kepada kabupaten kota. Kami ingin rasa memiliki (program Danais) di kabupaten kota diberikan agar mereka tidak ragu mengelola asetnya," katanya.

Ke depan, lanjut Benny, Danais akan difokuskan kepada program pemberdayaan. Agar tidak tumpang tindih dengan APBD, lembaganya akan melakukan singkronisasi program dengan yang dibiayai oleh APBD. "Saat ini BKK kami salurkan untuk Kulonprogo dan Gunungkidul. Tahun depan seluruh kabupaten kota akan mendapatkan BKK. Setelah seluruhnya dievaluasi, maka BKK bisa disalurkan hingga BKK Desa," katanya.

Disinggung soal realisasi keuangan dan fisik Danais, Benny mengatakan jika penyerapan keuangan Danais pada 2018 mencapai 96,28% adapun realisasi fisik sebesar 98,99%. Sementara hingga Mei 2019, penyerapan keuangan Danais mencapai 31,39% adapun realisasi fisik sebesar 62,25%. "Tahun anggaran 2018, dari pagu anggaran Rp1 triliun realisasi keuangan Rp962,7 juta. Adapun untuk Mei 2019, dari Rp1,2 triliun realisasi keuangan Rp301,3 juta," katanya.