Menolak Digusur, Pedagang Pantai Glagah Berdemo saat Upacara Hajad Dalem Labuhan

Paguyuban Pondok Laguna Pantai Glagah saat menggelar unjuk rasa di sela-sela Upacara Hajad Dalem Labuhan yang diselenggarakan Kadipaten Pura Pakualam di kawasan Pantai Glagah, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Selasa (10/9/2019) pagi. - Harian Jogja/Jalu Rahman Dewantara
10 September 2019 20:57 WIB Jalu Rahman Dewantara Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, JAKARTA- Puluhan pelaku usaha yang tergabung dalam Paguyuban Pondok Laguna Pantai Glagah, menggelar aksi unjuk rasa menolak penataan kawasan pantai. Aksi ini mereka lakukan di sela-sela Upacara Hajad Dalem Labuhan yang diselenggarakan Kadipaten Pura Pakualam di kawasan Pantai Glagah, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Selasa (10/9/2019) pagi.

Aksi dilakukan di seberang jalan, tepatnya di timur pintu masuk area parkir wisata Laguna Pantai Glagah. Saat itu, rombongan Kadipaten Pura Pakualaman dan masyarakat umum tengah melaksanakan kirab menuju lokasi acara yang dilangsungkan di sisi barat Pantai Glagah.

Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah banner bertuliskan tuntutan agar Detailed Engineering Design (DED) penataan kawasan pantai direvisi karena proses pembuatannya tidak melibatkan pelaku usaha sekitar. Mereka juga meminta agar Pura Pakualam selaku pemilik tanah di sepanjang pesisir Pantai Glagah melindungi warga dan pelaku usaha terdampak penataan.

"Demo ini biar pihak Pakualaman tahu, maksudnya kami ini bisa dilindungi dan diayomi," kata Ketua Paguyuban Pondok Laguna Pantai Glagah, Ripto Triyono, kepada awak media, Selasa pagi.

Ripto mengatakan selama ini pihaknya tidak pernah mendapat sosialisasi pembuatan DED Pantai Glagah. Tiba-tiba Pemkab memasang pengumuman di sejumlah titik di pantai tersebut yang isinya seruan kepada para pelaku usaha untuk segera mengosongkan usahanya maksimal akhir Oktober. Pengosongan dilakukan karena proses penataan dimulai pada bulan tersebut.

"Kalau saja pemkab pakai berembuk dengan kita tidak akan seperti ini. Intinya ini kita wadul [mengadu] kepada yang punya tanah [Pakualam], bahwa kita itu di posisi kas desa, tapi dalam hal ini prosedurnya kalau make tanah itu perizinannya sampai Pura Pakualam," ujarnya.

Salah satu peserta aksi, Gunarti, 47, mengatakan yang diinginkan para pelaku usaha terdampak adalah kejelasan tempat relokasi karena hingga saat ini pihaknya belum mengetahui hal tersebut. Pihaknya juga meminta selama proses penataan, biarkan pelaku usaha tetap beroperasi, jangan dihentikan dan terkesan dikatung-katungkan seperti ini.

"Tolong pemerintah marilah, kita dalu warga pendukung bandara, jangan sampai kami sudah pindah, sudah ngalah tapi malah ngeleh, apakah tidak merasa kasian dengan kami," ujar pedagang warung makan yang sudah beroperasi sejak 2005 di Pantai Glagah tersebut.

Pengageng Pambudidaya, Kadipaten Pura Pakualam, KPH Kusumo Parasto, mengatakan mekanisme penataan kawasan pantai Glagah berada di ranah Pemkab Kulonprogo. Sedangkan ketugasan Pura Pakualam sebatas membantu pelaksanaan proses tersebut.

Dia mengatakan para pelaku usaha di sana sudah diingatkan beberapa kali untuk pindah. Terlebih di tempat ini juga masuk lingkungan bandara sehingga harus ditata dan ditertibkan secara bertahap. Menurutnya pelaku usaha perlu memahami mekanisme dan aturan yang ada.

"Beberapa kali kan sudah digusur tapi nekat, kabeh kan golek pangan, tapi kan ada mekanismenya. Nanti secara bertahap akan diselesaikan," ujarnya.