Soal Keterlambatan Klaim BPJS Kesehatan, RSUD Prambanan Beri Apresiasi Pemkab

Harianjogja.com, SLEMAN—Keputusan Pemkab Sleman tidak menggunakan dana tak terduga guna mengatasi persoalan keterlambatan klaim pembayaran jaminan kesehatan di RSUD Prambanan tetap mendapatkan apresiasi dari direksi rumah sakit tersebut.

Direktur RSUD Prambanan Isa Dharmawidjaja menilai Pemkab sejauh ini cukup responsif terhadap permasalahan yang dialami oleh RSUD Prambanan sebagai sebagai sebuah rumah sakit pelat merah.

Dia menjelaskan kaim yang dibayarkan terkait dengan tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah baru sampai April 2019. Setiap bulan, kata dia, rerata klaim BPJS Kesehatan di RSUD Prambanan mencapai Rp2 miliar. “Sehingga dihitung tunggakan sampai Juli sekitar Rp7 miliar. Jumlah itu sampai Juli, belum termasuk bulan-bulan setelahnya," kata Isa, Sabtu (9/11/2019).

Meski begitu, RSUD Prambanan diakui dia tetap berupaya memberikan pelayanan secara paripurna kepada pasien. “Pemkab juga masih membantu dengan menyediakan kebutuhan obat-obatan,” ucap dia.

Khusus Operasional

Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman Sumadi mengatakan Pemkab sudah berupaya mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh RSUD Prambanan. Ada beberapa kegiatan yang sisa anggarannya bisa dipakai. "Anggaran itu nanti bisa dipakai untuk membantu operasional RSUD Prambanan," ujar dia.

Kendati begitu dia menegaskan akumulasi anggaran sisa kegiatan itu hanya dipakai membiayai kegiatan operasional bulanan rumah sakit, bukan untuk mendanai pengobatan. "Berdasarkan kalkulasi, kebutuhan dana RSUD Prambanan agar bisa beroperasi setiap bulan memerlukan sekitar Rp1,2 miliar," ujar dia.

Soal pos dana tak terduga atau yang biasa disebut dana on call, Pemkab diakuinya sudah memutuskan hanya akan menggunakan dana itu untuk keperluan darurat penanganan bencana. "Dari pengalaman yang sudah-sudah, saat akhir tahun biasanya rawan bencana angin kencang. Belum lama ini, Kecamatan Prambanan juga dilanda kekeringan. Dana on call kami siapkan untuk kondisi darurat semacam itu," ucap Sumadi.