Defisit Kian Bengkak, Pembahasan APBD Bantul Molor dari Jadwal

Ilustrasi APBD. - JIBI
20 November 2019 18:07 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL—Rencana pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang ditarget DPRD Bantul selesai pada Rabu (20/11/2019) meleset. Badan Anggaran (Banggar) kembali meminta waktu hingga pekan depan lantaran ada sejumlah pos anggaran yang kudu dirasionalisasi.

Wakil Ketua Banggar DPRD Bantul, Subhan Nawwawi mengatakan angka defisit dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2020 yang dibahas saat ini masih sekitar 23%, masih jauh dari ketentuan maksimal defisit di bawah angka satu digit. “Harapannya defisit sampai di angka 9,8 persen,” kata Subhan saat ditemui di DPRD Bantul, Rabu.

Subhan tidak menampik angka defisit yang muncul saat pembahasan RAPBD 2020 di tingkat pemerintah eksekutif, masih di angka 12,6%. Namun dalam pembahasan di tiap komisi terjadi dinamika, sehingga sejumlah pos anggaran belanja membengkak sehingga defisit juga bertambah.

Akhirnya, kata dia, Banggar pun mengusulkan agar ada pemangkasan pos anggaran yang dinilai tidak terlalu mendesak dan tdiak berhubungan langsung dengan masyarakat. Beberapa pos anggaran yang menjadi wacana untuk dipangkas anggarannya adalah pelebaran Taman Paseban; perbaikan kantor kecamatan di 17 kecamatan; belanja kendaraan bermotor untuk lurah atau kepala desa, renovasi musala DPRD Bantul, dan perangkat penerangan jalan umum.

“Dalam anggaran penerangan jalan umum itu bukan hanya lampu tapi ada pembelian kendaraan, kami usulkan untuk kendaraannya ditunda dulu,” kata Subhan.

Anggota Banggar Edi Prabowo menambahkan dalam pembahasan anggaraan semua komisi mengusulkan adanya penambahan anggaran di sejumlah pos anggaran baik untuk pos anggaran pendidikan, kesehatan, sosial, maupun infrastruktur sehingga defisit semakin membesar. Dia mengklaim penambahan usulan anggaran di masing-masing komisi ada yang perlu dipertahankan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan ada yang perlu ditunda untuk mengurangi defisit.

Kebutuhan Dasar

Dia berharap rasionalisasi anggaran tidak sampai mengurangi pos anggaran kebutuhan dasar masyarakat. “Banyak yang perlu dirasionalisasi karena masih jauh dari ketentuan satu digit anngka minimal defisit,” ujar Edi.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul, Trisna Manurung saat dimintai konfirmasi soal peliknya pembahasan RAPBD 2020 dan sejumlah pos anggaran yang bertambah sehingga angka defisit meningkat sampai 23% hanya menjawab singkat. “Masih dalam pembasahan, tunggu saja kalau sudah kelar,” kata Trisna.

Sebelumnya Pemkab Bantul menyerahkan rancangan APBD 2020 tersebut terdapat defisit anggaran sebesar Rp234,3 miliar atau sekitar 12,6% dari total belanja Rp2,085 triliun dan pendapatan Rp1,851 triliun.

Secara umum dalam RAPBD 2020 dari sisi pendapatan ditarget Rp1,851 triliun, meningkat Rp41,4 miliar dibanding APBD murni 2019 atau sekitar 2,3%. Adapun belanja ditargetkan Rp2,085 triliun. Anggaran belanja turun Rp297,5 miliat atau 12,48% dibanding belanja di APBD 2019.