Kompleks Kantor Terpadu di Desa Siraman Tampung 10 OPD

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul memiliki konsep pembangunan kantor pemerintahan terpadu di Desa Siraman, Kecamatan Wonosari. Di kompleks ini rencananya digunakan untuk berkantor sedikitnya 10 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Gunungkidul.

Kepala Bappeda Gunungkidul, Sri Suhartanto, mengatakan masterplan pembangunan komplek perkantoran terpadu sudah disusun. Bahkan untuk saat ini, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) telah memulai pembangunan.

Di tahap awal gedung yang dibangun adalah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). “Masih dalam proses dan rencananya diikuti pembangunan gedung lainnya,” kata Sri Suhartanto kepada wartawan, Rabu (20/11/2019).

Menurut dia, sesuai dengan penyusunan masterplan yang dibuat, di kompleks perkantoran terpadu digunakan untuk 10 OPD. Selain gedung BPBD, beberapa OPD lain seperti Bappeda, DPUPRKP, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Pangan hingga Dinas Komunikasi dan Informatika akan berkantor menjadi satu komplek. “Nantinya ada Unit Pelaksana Teknis Kemetrologian,” katanya.

Selain itu, di area kompleks juga dilengkapi dengan aula pertemuan seperti di Bangsal Sewokoprojo. Gedung ini nantinya berfungsi menyelenggarakan berbagai acara yang dimiliki Pemkab. “Agar lengkap nantinya di kompleks juga diberikan fasilitas food court,” kata mantan Sekretaris Bappeda ini.

Kepala Bidang Cipta Karya DPUPRKP Gunungkidul, Agus Subaryanto, mengatakan untuk tahun ini ada dua pekerjaan yang harus diselesaikan. Selain proses pembangunan gedung BPBD tahap pertama, Bidang Cipta Karya juga harus menyelesaikan DED untuk kantor DPUPRKP dan Dinas Pertanian dan Pangan. “Masih dalam proses,” katanya.

Disinggung mengenai kepastian pembangunan kompleks secara penuh, Agus belum bisa mengungkapkan. Hal ini dikarenakan pembangunan sangat bergantung dengan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah. Sebagai gambaran, tahun depan direncanakan pembangunan lanjutan gedung BPBD dan kantor Dinas Pertanian dan Pangan. “Yang jelas bertahap karena anggaran yang dimiliki sangat terbatas. Untuk saat ini dimatangkan dulu konsepnya melalui DED, setelah itu dilanjutkan proses pembangunan fisik,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News