DIY Akan Bentuk Lembaga Pengelola Sumbu Filosofis

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY akan membentuk lembaga yang secara khusus menangani rentang Sumbu Filosofi Kota Jogja yang terbentang mulai Tugu Jogja hingga Panggung Krapyak, Sewon, Bantul. Pembentukan lembaga itu untuk melengkapi syarat pengajuan sumbu filosofis sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO.

Paniradyapati DIY, Beny Suharsono, menjelaskan saat ini Pemda DIY masih membahas lembaga yang bakal menangani sumbu filosofis. Jika berbentuk, badan harus ditangani oleh para profesional atau kolaborasi antara birokrasi dengan kalangan profesional. Otorita ini nantinya harus mampu menghubungkan komunikasi antara Pemda DIY, Pemerintah Pusat sekaligus dengan UNESCO.

“Lembaga ini harus mampu membangun jejaring tiga pilar besar itu, Pemda mewakili seluruh DIY yang menjadi titik sumbu filosofi, Pemerintah Pusat yang menyambungkan UNESCO, ini diperlukan orang yang mampu membangun jejaring itu. Kalau ditangani oleh birokrasi kurang maksimal,” katanya di kompleks Kepatihan, Kamis (21/11/2019).

Menurut Beny, pihak yang mengisi jabatan di lembaga ini bisa dari kalangan akademisi atau kalangan professional lain. Meski demikian, tetap ada unsur birokrat untuk mengelola anggaran. Paniradyapati masih berproses dengan cepat karena harus segera didaftarkan ke UNESCO karena kemungkinan akan ditanyakan terkait desain pengelolaannya.

“Ada yang usul bentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah [UPTD] dan lain-lain, kami masih diskusi kelebihan dan kekurangannya. Karena manajemen seperti apa, pasti ditanyakan, kami berasumsi itu lembaga adhoc,” ujarnya.

Beny mengatakan lembaga ini nantinya akan selalu ada dan tidak dibubarkan meski sumbu filosofis telah mendapatkan predikat sebagai warisan budaya dunia. Lembaga ini bertugas untuk mengelola lebih detail sumbu filosofi agar tetap bisa mempertahankan budaya seperti menjaga bangunan dan lain-lain.

Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Aris Eko Nugroho, mengatakan penyelesaian sumbu filosofis butuh dukungan dari semua pihak. Terkait dengan lembaga yang akan menangani sumbu filosofis ini masih dalam pembahasan. Menurutnya ada wacana bahwa lembaga tersebut akan bersifat lembaga nonstruktural. “Tetapi apakah nanti seperti itu [lembaga nonstruktural] atau menjadi bagian berbeda saat ini baru proses. Ini melibatkan hampir seluruh SKPD, entah Bappeda, Paniradyapati kami belum tahu,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.