Bupati Badingah Tata Ulang Pejabat Pemkab

Bupati Gunungkidul Badingah - Harian Jogja/David Kurniawan
22 November 2019 19:12 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Bupati Gunungkidul, Badingah, menata ulang pejabat di lingkup Pemkab, Jumat (22/11/2019). Total ada 102 pegawai dari jabatan tinggi pratama, jabatan admistrator hingga tingkat pengawas.

Untuk posisi setingkat kepala dinas atau jabatan tinggi pratama ada dua pejabat yang dipindah, masing-masing Kepala Badang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Wahyu Nugroho, dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sigit Purwanto. Untuk jabatan tinggi pratama ada tiga posisi yang kosong, yakni Kepala Satpol PP, Kesbangpol dan BKPP. Rencananya tiga pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) ini akan diisi melalui proses lelang jabatan.

Bupati Gunungkidul, Badingah, mengatakan penataan pejabat yang dilakukan merupakan hal yang biasa. Selain itu, kebijakan ini juga sebagai upaya penyegaran sehingga seluruh pejabat yang dilantik semakin termotivasi dan berkomitmen penuh untuk melaksanakan tugasnya.

“Saat ini publik berharap terhadap kualitas kinerja penyelenggara pemerintah daerah yang membutuhkan pimpinan maupun sumber daya manusia [SDM] yang makin profesional, berintegritas, serta melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” katanya kepada wartawan, Jumat.

Badingah berharap para pejabat cepat dalam beradaptasi agar dapat bekerja dengan maksimal. Untuk saat ini Pemkab Gunungkidul memiliki tantangan dalam memajukan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin kompleks. “Untuk mengatasi tantangan tersebut membutuhkan figur aparatur sipil negara [ASN] yang memahami kedudukan dan fungsinya dengan baik,” katanya.

Hal senada diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Gunungkidul, Drajad Ruswandono. Menurut dia, upaya penataan sudah direncanakan sejak lama. Awalnya, penataan dijadwalkan pada Oktober, namun karena ada salah satu asisten yang pensiun di akhir bulan, maka pelaksanaan diundur hingga November. “Pak Sudodo [Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat] pensiun Oktober, maka diundur dan baru terlaksana hari ini [kemarin],” katanya.