Sekolah di Sleman Butuh Bantuan Sarpras, Terutama Sekolah Negeri

Ilustrasi. - Espos/M. Ferri Setiawan
26 November 2019 07:07 WIB Hafit Yudi Suprobo Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN-- Sebanyak 20 persen sekolah baik negeri maupun swasta di Kabupaten Sleman masih memerlukan dukungan sarana dan prasarana (sarpras) baik itu dari segi bangunan maupun sarana pendukung kegiatan pembelajaran.

Kabid Sarana dan Prasana Disdik Sleman, Sri Adi Marsanto mengatakan sarpras itu dibagi menjadi dua aspek. Pertama bangunan dan infrastruktur pendukung kegiatan belajar mengajar seperti mebel, komputer, alat peraga edukatif dan buku.

"Kondisi yang tidak baik itu bukan berarti sekolah itu tidak layak, tapi memang perlu perbaikan, sisanya 70 sekian persen itu masih layak atau baik, dan kalau berdasarkan data dapodik itu tersebar di 17 Kecamatan yang ada di kabupaten Sleman," ujar Sri Adi kepada Harianjogja.com, Senin (25/11/2019).

Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman juga tengah mendorong sekolah yang ada di kabupaten Sleman dari tingkat PAUD sampai dengan SMP pemenuhan standar pelayanan minimal menuju ke standar nasional pendidikan.

SD dan SMP negeri dinilai oleh Disdik lebih layak untuk mendapatkan bantuan jika dibandingkan dengan sekolah swasta. "Kalau sekolah negeri itu kan bisanya dari APBD pusat atau sukarela namun kalau swasta itu bisa menarik dari murid dengan sendirinya mereka bisa mengatasi permasalah sarpras," ungkap Adi.

Dinas pendidikan juga mengambil data dari dapodik terkait dengan sekolah sekolah yang butuh perbaikan. "Pusat sendiri sudah menerapkan single database jadi kita melihat itu satu data, nah yang TK juga sudah mau mengarah ke sini," terangnya.

Kedua, pihaknya menggunakan data dari proposal yang dibuat oleh sekolah yang memerlukan bantuan. "Rata rata lima sampai delapan, totalnya cukup banyak, ketiga, laporan dari masyarakat dan terakhir melakukan survey atau cek lokasi," ungkapnya.

Tahun 2020 anggaran yang sudah diketok final untuk perbaikan sarpras itu sebesar Rp6,9 miliar. Sedangkan anggaran di tahun 2019 ada sekitar Rp8 miliar. "Dana itu tidak hanya menangani bangunan tapi juga aspek pendukung lainnya," tuturnya.

Adapun, sumber pendanaan sarpras sekolah di kabupaten Sleman berasal dari APBD dan APBN. "Dari pusat juga ada ada yaitu terdiri dari bantuan dana alokasi khusus dan bantuan pemerintah namun ini sistemnya ke sekolah langsung," ujar Adi.

Total sekolah di kabupaten Sleman sendiri terdiri dari TK sebanyak 508. Sekolah Dasar sebanyak 511 terdiri dari SD negeri sebanyak 374 dan swasta sebanyak 137. Sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 116 terdiri dari 54 SMP negeri dan swasta sebanyak 64.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Sri Wantini mengatakan jika pihaknya akan melakukan rehabilitasi sekolah yang mengalami kerusakan dengan skala prioritas.

"Jadi dilihat dari skala prioritasnya, dari sisi safety-nya, dan kami juga sudah punya data mana yang didahulukan mana yang harus segera dibangun dan mana yang masih bisa ditunda itu kita ada catatannya," jelasnya.

Skala prioritas itu juga ditentukan kepada sekolah yang di tahun sebelumnya belum menerima bantuan sarpras. "Misalnya sekolah A sudah dapat bantuan, nah gantian dengan sekolah yang belum dapat bantuan," tutupnya.