Anggaran Pengadaan Sumur Bor di Bantul Dinilai Terlalu Kecil

Harianjogja.com, BANTUL—Anggaran pembangunan sumur bor di Bantul melalui bantuan keuangan dan pembangunan dan pengelolaan air bersih (PPAB) sebesar Rp26 miliar dinilai terlalu kecil. Padahal pembangunan sumur bor bisa jadi solusi atas persoalan krisis air bersih, khususnya saat di musim kemarau.

Anggota DPRD DIY Amir Syarifuddin mengatakan persoalan kekeringan yang terjadi di Bantul bukan karena tidak adanya pasokan air bersih, namun karena belum maksimalnya pemanfaatan air yang ada di sumber-sumber mata air. Buktinya, kata dia, pembuatan sumur bor melalui program PPAB dengan kedalaman 180-200 meter airnya melimpah. “Paling tidak anggaran yang disiapkan Rp5 miliar karena selain membangun sumurnya juga harus membangun jaringannya sampai ke rumah-rumah warga,” kata Amir seusai menemui Bupati Bantul bersama Komisi Kemitraan PPAB se-Bantul, Kamis (28/11/2019).

Itulah sebabnya dia menyarankan agar pembangunan sumur bor diperbanyak dengan menambah jumlah alokasi anggaran. Tidak hanya itu, mantan anggota DPRD Bantul itu juga meminta PPAB difasilitasi dengan peralatan. “Daripada menyewa alat setiap pengeboran, mendingan difasilitasi alat melalui kelompok,” kata Amir.

Ketua Pendamping PPAB se-Bantul, Yasir mengatakan sejak program PPAB dijalankan pada 2007 lalu sampai sekarang sudah ada 213 kelompok di daerah-daerah yang menjadi langganan kekeringan seperti Piyungan, Dlingo, Pleret, Imogiri, Pundong, Kretek, Pandak, Pajangan, dan sebagian Kasihan. Bahkan dalam waktu dekat ini akan menambah 20 kelompok.

Masing-masing kelompok akan mengelola air bersih layaknya perusahaan daerah air minum (PDAM) dengan skala kecil. Persoalan yang terjadi selama ini belum semua kelompok memahami manajemen pengelolaan air bersih.

Swadaya Warga

Selain itu dana Rp200 juta yang diberikan kepada tiap kelompok untuk membangun sumur bor juga dinilai kurang. "Dana Rp200 juta itu baru bisa membangun sumur bor dan reservernya, belum bisa membangun jaringan sampai ke rumah-rumah,” kata Yaser.
Dia mengatakan sejauh ini penyambungan jaringan dari sumber air ke rumah warga mengandalkan swadaya masyarakat dan retribusi dari penggunaan air yang nilainya kecil. Untuk mengatsi berbagai persoalan itu terkadang kelompok terbantu oleh swasta melalui dana corporate social responsibility (CSR).

Seperti diketahui, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPPKBPMD) Bantul telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,6 miliar untuk pembangunan sumur bor melalui PPAB. Anggaran tersebut akan dipakai sebagai pengadaan 20 unit sumur bor yang berlokasi di kawasan rawan kekeringan.

Kepala DPPKBPMD Bantul Sri Nuryanti mengatakan anggaran tersebut tidak jauh dari tahun ini dan tahun lalu dengan kisaran Rp2 miliar. Total sudah ada puluhan sumur bor yang sudah dibangun dan saat ini dikelola oleh PAB, dengan rincian pada 2018 27 sumur bor, dan 19 sumur bor di 2019. “Tiap satu sumur rata-rata melayani 200 kepala keluarga dan tiap KK terdapat lima orang,” kata Nuryanti.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.