Begini Nasib Proyek Saluran Air Hujan Kota Jogja yang Terkena OTT KPK

Pengendara motor melintas di dekat lubang proyek Saluran Air Hujan yang mangkrak, di Jalan Babaran, Rabu (28/8/2019). - Harian Jogja/Lugas Subarkah
03 Desember 2019 22:47 WIB Lugas Subarkah Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA--Ketua RT 38 Babaran, Jaka Prakosa, mengatakan proyek saluran air hujan (SAH) di Jalan Babaran, Kota Jogja sudah ditutup semua dari timur sampai barat.

"Gorong-gorongnya sudah ditutup semua, cuma belum diratakan dan diaspal. Tapi kalau untuk lewat sudah bisa," ujarnya, Selasa (3/12/2019)

Ia mengungkapkan ada kunjungan dari DPRD Kota Jogja Lomisi C bersama Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, sekaligus dilakulan pencabutan pohon jagung di sisi timur pada Senin (2/11/2019).

Ia berharap penutupan segera selasai sehingga lalu lintas dan aktivitas warga bisa kembali normal. Sebab akibat proyek mangkrak itu, banyak kegiatan ekonomi warga terganggu. "Warung dan laundry berkurang banyak pendapatannya," katanya.

Sebelumnya, Kepala DPUPKP Kota Jogja, Agus Tri, mengatakan normalisasi menggunakan dana swakelola sebesar Rp50 juta. “Nanti kita cor, kita aspal, kita kembalikan dulu fungsinya," ujarnya.

Ia menuturkan tiga blok lubang yang ditutup kembali itu masing-mssing berukuran 3X2,3 meter blok satu, 4X2,3 meter blok dua dan 5x1,5 meter blok tiga. Beberapa material yang diguanakan diantaranya box culvert, pasir dan split.

Normalisasi ini kata dia adalah perbaikan permanen, artinya disesuaikan dengan spesifikasi sebelum dibongkar. Ia menargetkan pengerjaan selesai dalam empat minggu, yakni sampai pertengahan Desember.

Seperti diketahui jaksa Kejari Jogja sekaligus anggota TP4D Eka Safitra terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin (19/8/2019). Ia diduga menerima suap ratusan juta rupiah dari seorang kontraktor, lantaran membantu memuluskan kontraktor tersebut memenangi lelang proyek saluran air hujan di Kota Jogja bernilai lebih dari Rp10 miliar pada tahun anggaran 2019.

Eka selaku anggota TP4D seharusnya mengawal agar jangan sampai proses lelang maupun pelaksanaan proyek tersebut menyalahi aturan, namun ia diduga justru bersekongkol dengan kontraktor dan menyalahgunakan kewenangannya.