Parangtritis Direncanakan Jadi Kawasan Khusus Seluas 6.000 Ha, Keran Investasi Dibuka Lebar

Harianjogja.com, JOGJA- Pemda DIY saat ini sedang merampungkan perencanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Parangtritis untuk dibuat beberapa klaster dengan luas sekitar sekitar 6.000 hektare di kawasan Parangtritis.

Kepala Bappeda DIY Budi Wibowo menjelaskan APBD DIY tidak akan mampu membangun jumlah itu sehingga harus diserahkan kepada investor. Di mana satu klaster sekitar 15 hektare saja diperkirakan butuh sekitar Rp1,5 triliun untuk pengembangan wisata itu termasuk infrastruktur.

“Kami sedang membuat klaster-klasternya, ada beberapa klaster wisata menarik seperti whitewater stadium, kemudian ada snowbird bisa main sky di situ, mereka [investor] sudah merencanakan itu juga, ada resort dan hotel, kemudian ada area rekreasi spesifik, permainan anak-anak,” katanya.

Keran investasi sengaja diarahkan ke Parangtritis melalui pengembangan KEK, karena kawasan ini termasuk tempat wisata yang sudah jadi dan pasti banyak didatangi pengunjung. Ia optimistis hal itu bisa dijalankan karena sudah ada investor yang tertarik.

Setelah konsep KEK selesai, DIY akan segera menyerahkan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan penetapan KEK Parangtritis. Tetapi jika setelah tiga tahun ditetapkan KEK tidak ada perkembangan pembangunan, maka status KEK akan dicabut. Ia menargetkan perencanaan itu selesai akhir 2019 ini.

“Kalau tiga tahun tidak ada perkembangan pembangunan yang sudah ditetapkan di KEK sesuai PP akan dicabut. Maka kami berharap 2020 sudah mulai ada pembangunan di kawasan [Parangtritis] ini,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menyatakan sepakat dengan ada pembangunan sisi selatan DIY, agar kawasan laut selatan menjadi muka yang banyak dilihat masyarakat luar. Ia tidak menampik bahwa investor sangat dibutuhkan untuk pengembangan kawasan itu karena APBD jelas tidak mungkin kuat.

Tetapi, perencanaan investasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai ada investor masuk atau pembangunan di kawasan itu dilakukan secara masif namun justru masyarakatnya masih tertinggal secara ekonomi.

“Masyarakat harus tersejahterakan, misalnya adanya pembukaan gerai di kawasan itu ya sebaiknya merekrut warga sekitar, mereka didesain untuk bisa memenuhi spefisikasi kebutuhan personel di kawasan wisata yang diinvestasikan itu, entah diberikan pelatihan dan ada standarisasinya,” ucap politikus PKS ini.

Ia menyarankan dalam feasibility study atau uji kelayakan suatu lokasi untuk dijadikan tempat bisnis, harus melibatkan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Sehingga sejak desain awal investasi, proyek dan pengerjaannya harus melibatkan dan mensejahterakan masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat sekitar tidak mendapatkan dampak positif, dan jangan sampai pula masyarakat terusir dengan adanya investor masuk. Konsepnya harus mensejahterakan masyarakat, visi itu harus masuk sejak awal dari perencanaan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.