Petani Gunungkidul Belum Bisa Mandiri

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Tata kelola pertanian di Kabupaten Gunungkidul masih butuh banyak perbaikan, salah satunya dalam hal tata kelola dan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani.

Anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi Nasdem, Heri Purwanto, menyatakan saat menjalani reses di awal Desember ini dia banyak menerima keluhan dari para petani. “Keluhan dan masalah yang disampaikan merupakan persoalan klasik yang terjadi sejak bertahun-tahun lalu,” kata Heri kepada Harian Jogja, Sabtu (7/12/2019).

Persoalan tentang sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi, menurut Heri, menjadi keluhan yang banyak disampaikan para petani. Bahkan sejak tiga tahun terakhir kuota pupuk yang diberikan terus berkurang sehingga berdampak terhadap kebutuhan para petani. “Jelas ini merugikan karena kebutuhan kurang sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok,” katanya.

Permasalan yang dihadapi petani tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pupuk. Keberadaan saluran irigasi yang belum maksimal juga menjadi persoalan. Di sisi potensi, Gunungkidul memiliki sumber sungai bawah tanah yang melimpah, namun keberadaannya belum dimaksimalkan untuk pengembangan di sektor pertanian. “Saluran irigasinya masih banyak yang rusak,” katanya.

Untuk mewujudkan petani Gunungkidul yang mandiri dan sejahtera, pemerintah harus terus memberikan perhatian. Selain memberikan bantuan alat pertanian secara berkelanjutan, ada beberapa solusi yang bisa dijalankan sehingga masalah petani bisa teratasi.

Sebagai contoh, untuk permasalahan pupuk Heri memberikan solusi agar Pemkab menjalin kerja sama dengan perusahaan pupuk seperti PT Pusri, PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Indonesia. Diharapkan dengan kerja sama ini dapat memberikan kepastian terhadap ketersediaan pupuk bagi petani. “Ini yang akan saya perjuangkan termasuk melalui bantuan dari Kementerian Pertanian,” kata mantan Kades Giripanggung, Kecamatan Tepus ini.

Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, Raharjo Yuwono, mengatakan pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan kemandirian pangan dengan cara meningkatkan kesejahteraan petani. Menurut dia, program sudah banyak dijalankan salah satunya pemberian bantuan alat pertanian untuk mempermudah dalam pengelolaan lahan maupun hasil pertanian. “Kami rutin memberikan bantuan alat pertanian,” katanya.

Disinggung mengenai pupuk, Raharjo tidak menampik adanya pengurangan kuota. Meski demikian, ia menilai pengurangan mengacu pada penyerapan pupuk di tahun sebelumnya. “Datanya ada di kantor, tapi memang ada penurunan. Sebagai contoh, untuk urea jumlahnya ada penurunan bila dibandikan dengan ketersediaan di tahun sebelumnya,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News