Tahun Depan Malioboro Akan Sepenuhnya Bebas Kendaraan Bermotor, Masalah Ini Harus Dibereskan

Harianjogja.com, JOGJA - Kebutuhan kantong parkir dan akses bagi pelaku usaha menjadi kebutuhan mendesak sebelum Malioboro dijadikan kawasan pedestrian penuh pada 2020.

Pemilik toko di kawasan Malioboro keberatan jika penerapan Malioboro bebas kendaraan secara penuh belum dibarengi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai.

Wakil Ketua Paguyuban Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPAMY), Sodikin, mengatakan kebijakan Malioboro jadi kawasan pedestrian jika tidak dibarengi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadahi, sama saja membunuh pemilik toko secara perlahan. Pasalnya tidak adanya akses kendaraan sama saja menekan terlalu banyak pengunjung dan pembeli toko.

"Mereka [pembeli] bingung enggak tahu parkir di mana. Akhirnya cuma muter-muter di luar Malioboro. Kelihatannya ramai tapi tidak ada yang masuk. Jangankan wisatawan, kita yang asli Jogja aja masih banyak yang tidak tahu harus parkir mana," ujarnya, Selasa (10/12).

Ia mengungkapkan selama beberapa kali uji coba Selasa Wage, penurunan omzet para pemilik toko bisa sampai 50%. Selain karena tidak ada akses kendaraan, para pengjnjung di Selasa Wage bukan merupakan pembeli toko, sebab kebanyakan warga Jogja. "Orang Jogja jarang beli di Malioboro, mending di Jalan Solo, lebih mudah bisa parkir di depan toko," katanya.

Selain menurunya pengunjung, operasional toko juga menjadi persoalan. Jika kendaraan tidak bisa masuk, para pemilik toko tidak tahu bagaimana harus loading barang, terutama toko yang letaknya di tengah. "Uji coba belum terlalu terasa karena hanya satu hari, kalau setiap hari tentu jadi masalah," ungkapnya.

Sodikin berharap kebijakan Malioboro bebas kendaraan secara penuh belum bisa diterapkan dalam waktu dekat, setidaknya sebelum disediakan infrastruktur pendukung. Ia menyebutkan infrastruktur yang paling penting adalah kantong parkir di sekitar Malioboro.

Di sepanjang Malioboro, kata dia, seharusnya disediakan minimal enam kantong parkir representatif untuk mengakomodasi kebutuhan toko dan pengunjung. "Kami sudah sediakan tempat parkir, tapi tidak bisa dipakai kalau akses kendaraan ditutup,  ujarnya.

Namun jika memang kebijakan ini harus diterapkan, ia berharap Pemkot tidak menerapkannya sepanjang hari, melainkan hanya di jam tertentu, semisal pada sore hari. Ia melihat tidak ada orang berjalan-jalan di Malioboro waktu pagi sampai siang, sebab terlampau panas. Maka kebijakan itu tidak akan terlalu berdampak di waktu tersebut.

Sebelumnya, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menargetkan penerapan Malioboro bebas kendaraan secara penuh pada 2020 mendatang, tetapi belum bisa direalisasikan pada awal tahun. Waktu yang memungkinkan adalah pertengahan atau akhir 2020. Namun Aji memperkirakan sinkronisasi berbagai pihak yang berkepentingan di Malioboro mulai dari komunitas dengan Pemda DIY serta dampak lalu lintas akan terselesaikan pada pertengahan 2020.

Harapannya setelah tercapai sinkronisasi tersebut tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari sisi komunitas Malioboro maupun masyarakat pengguna jalan yang terdampak dari penutupan Malioboro.

 Akses Pedagang

Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM), Desio Hartonowati, mengatakan dalam uji coba pada Selasa Pon lalu, para pedagang tidak merasakan penurunan omzet secara signifikan. "Masih ramai, kalaupun ada penurunan, sangat sedikit," ujarnya.

Para pedagang, kata dia, mendukung kebijakan Pemkot, asalkan kebijakan itu telah dipikirkan dengan matang. Ia berharap pemkot menyediakan fasilitas untuk tetap mempermudah akses masuk PKL dan pengunjung. "Semisal dibuatkan id card khusus pedagang, biar kita tetap bisa loading barang," katanya.

Selain itu, ia juga berharap Pemkot bisa menambahi kantong parkir agar pengunjung tidak kebingungan harus parkir di mana. Menurutnya, tempat parkir yang sudah tersedia selama ini masih kurang mengakomodasi pengunjung Malioboro.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogja, Agus Arif Nugroho, menuturkan selama uji coba, titik kemacetan terjadi di dua jalur, yakni Abu Bakar Ali dan Pasar Kembang. Menurutnya, itu bukan sebab langsung dari jalur pedestrian, melainkan dampak penyeberangan. "Itu pun karena efek penyeberangan dari Jalan Mangkubumi ke Malioboro," ujarnya.

Kabid Angkutan Darat Dinas Perhubungan DIY, Hari Agus Triyono, mengatakan Malioboro semi pedestrian bisa menjadi edukasi masyarakat untuk menggunakan Trans Jogja, sehingga tidak perlu parkir.

"Harapannya bisa mengubah perilaku masyarakat untuk mengakses Malioboro dengan kendaraan umum atau sepeda. Selasa besok kami ingin melihat kondisi lebih riil. Masyarakat diharapkan sudah terbiasa denegan semi pedestrian," ujarnya.

Diterapkan Tahun Depan

Program Malioboro bebas kendaraan bermotor akan diterapkan setiap hari pada 2020. Namun, pemberlakuan program itu belum bisa direalisasikan awal 2020. Pemda DIY menyatakan uji coba kawasan Malioboro bebas dari kendaraan bermotor masih butuh dilakukan beberapa kali untuk menyamakan persepsi dari beragam kepentingan masyarakat.

Setelah semua pihak setuju, Malioboro jadi jalur pedestrian secara penuh akan direalisasikan pada pertengahan atau akhir 2020.

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menargetkan penerapan Malioboro bebas kendaraan secara penuh pada 2020 mendatang, tetapi belum bisa direalisasikan pada awal tahun. Waktu yang memungkinkan adalah pertengahan atau akhir 2020. Namun Aji memperkirakan sinkronisasi berbagai pihak yang berkepentingan di Malioboro mulai dari komunitas dengan Pemda DIY serta dampak lalu lintas akan terselesaikan pada pertengahan 2020.

Harapannya setelah tercapai sinkronisasi tersebut tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari sisi komunitas Malioboro maupun masyarakat pengguna jalan yang terdampak dari penutupan Malioboro.

“Kami ingin 2020 [direalisasikan], batasan tidak sampai akhir [untuk uji coba penutupan Malioboro], tetapi kami tidak hanya bicara tentang lalu lintas tetapi kepentingan komunitas di Malioboro sehingga kami berharap tidak ada kelompok yang dirugikan. Targetnya [penerapan jalur pedestrian Malioboro secara penuh] tahun depan, pertengahan atau akhir tetapi belum ditentukan, tergantung hasil evaluasi,” katanya di Kepatihan, Jogja, Senin (9/12).

Dia menjelaskan dari hasil evaluasi penerapan jalur pedestrian Malioboro secara penuh, masih dibutuhkan beberapa kali rekayasa lagi. Tujuannya untuk menyinkronisasi program Malioboro bebas dari kendaraan bermotor dengan rekayasa lalu lintas yang masih perlu dilakukan beberapa perbaikan. “Sehingga Dishub mulai memfinalkan terhadap rekayasa lalu lintas supaya nanti rencana jalur pedestrian di Malioboro tidak membuat kemacetan di tempat lain,” ujarnya.

Edukasi terkait dengan manfaat penutupan Malioboro dari kendaraan bermotor tidak hanya dilakukan kepada komunitas saja tetapi juga masyarakat pada umumnya. Apalagi saat ini hampir sebagian besar warga dari luar Jogja ingin sekadar melintas di Malioboro saat berada di Kota Jogja. “Menyatukan antara kepentingan komunitas dengan lalu lintas itu sebetulanya butuh waktu lama. Nanti pada saat sudah kami putuskan, tentu harus ada sosialisasi terus menerus, edukasi ke masyarakat bukan hanya komunitas di Malioboro tetapi juga masyarakat pemakai jalan. Orang dari luar kota itu kalau tidak lewat Malioboro tida lega,” katanya.

Ia menambahkan dalam program Selasa Wage tetap akan ditampilkan sejumlah atraksi budaya dari tradisional hingga modern. Hal itu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada komunitas seni budaya agar mendapatkan ruang dalam menampilkan karya seni, di sisi lain penampilan itu juga dapat menjadi hiburan bagi pengunjung Malioboro.

“Tetapi penampilan itu tidak mengganggu arus lalu lintas, bisa dipakai ekspresi bagi yang selama ini hanya latihan tetapi belum mendapatkan tempat untuk pentas. Tentu akan menjadi tempat menarik bagi mereka untuk mengekpresikan diri, memunculkan kreativitas baik itu seni maupun lainnya, pameran,” ucapnya.

Intensitas Ditingkatkan

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menyarankan uji coba Malioboro bebas kendaraan sebaiknya lebih ditingkatkan intensitasnya, terutama pada akhir pekan. Sehingga bisa mengetahui seberapa besar dampaknya ketika Malioboro ditutup saat hari libur. Semakin sering uji coba dilakukan, masyarakat akan secara perlahan bisa menerima sehingga jalur pedestrian Malioboro bisa diterapkan secara penuh.

“Selain itu, kami sarankan untuk menyediakan beberapa titik kawasan parkir yang berada di pinggiran Kota Jogja, terutama untuk bus-bus besar, sehingga kota tidak terlalu macet,” kata politikus PKS ini.

Sejumlah kegiatan yang bakal digelar di kawasan Malioboro dalam Selasa Wage 10 Desember 2019, antara lain Panggung Rakyat berlokasi di depan DPRD DIY pada sore hari. Di panggung ini diisi sejumlah acara seperti talkshow, tarian Angguk, akustik serta beragam penampilan musik lainnya.

Panitia Panggung Rakyat Dinas Kebudayaan DIY Sambodo menegaskan panggung rakyat sudah berjalan sejak program Selasa Wage pertama kali dimulai. Masyarakat merespons positif program tersebut karena memberikan hiburan kepada pengunjung. Selain itu, dapat menampung beragam komunitas seni untuk dapat tampil.

“Para peserta yang tampil ini sukarelawan ya, mereka menyatakan kesiapan untuk tampil di Selasa Wage dan kami memberikan ruang,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News