Terkendala Lahan, UKM Center Belum Bisa Dibangun

Owner Dvia Batik & Lurik Idha Tri Astuti menunjukkan produknya ketika mengikuti Grebeg UMKM DIY 2019 di Plaza Ambarrukmo, Sleman, beberapa waktu lalu./ Harian Jogja - Kusnul Isti Qomah
15 Desember 2019 16:17 WIB Lajeng Padmaratri Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, PENGASIH - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop & UKM) Kulonprogo tak kunjung menemukan lokasi yang tepat untuk mendirikan UKM Center. Sulitnya lahan dan administrasi menjadi alasan.

Kepala Diskop & UKM Kulonprogo, Sri Harmintarti mengatakan UKM Center perlu dibangun untuk mengembangkan usaha kecil menengah yang ada di Kulonprogo. UKM Center ini digadang-gadang akan menjadi rumah pengemasan berbagai UKM, pusat informasi, pusat market place untuk media pemasaran online, serta tempat konsultasi.

"Sampai saat ini masih belum fix lahan yang cocok," kata Sri. Ia menjelaskan, dua tahun lalu jawatannya sudah pernah mengusulkan pembangunan UKM Center dengan tiga alternatif usulan lokasi, yaitu di Jalan Dudukan, Sentolo; Perbengkelan Aneka Usaha di Dusun Dipan, Wates; dan Rest Area Desa Sindutan, Temon.

Meski begitu, Sri menuturkan ketiga lokasi ini kurang memenuhi syarat setelah disurvei. "Kemudian kami upayakan bekas kantor Dinas Kesehatan di kawasan Alun-alun Wates, tapi terkendala administrasi karena lahannya milik Kadipaten Puro Pakualaman," katanya.

Menurut dia, usulan bekas Dinas Kesehatan untuk digunakan sebagai UKM Center disampaikan bupati terdahulu. Pemanfaatanya nanti akan dikelola oleh Diskop & UKM, sehingga tidak memerlukan dana APBD untuk pembangunannya. "Usulannya kami kerjasama dengan pihak ketiga untuk renovasi, sepanjang tidak mengubah bangunan cagar budaya yang ada," tuturnya.

Sri menyebut lokasi itu sangat strategis karena terletak di pusat keramaian di tepi Alun-alun Wates. Terlebih, menurutnya lokasi itu sesuai dengan rencana detal tata ruang (RDTR). Saat ini, proses pemanfaatan dan administrasi masih dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo. "Kami sudah melakukan kajian, tapi kendalanya tanah itu milik Pakualaman dan harus izin," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya masih menunggu hasil keputusan dari BKAD soal penggunakan kantor bekas Dinas Kesehatan Kulonprogo. Sri sudah menyiapkan anggaran pembangunan UKM Center sebesar Rp350 juta. "Sampai saat ini, untuk 2020 belum dianggarkan pembuatan UKM Center," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kuloprogo, Priyo Santoso mengatakan jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) di wilayah Kulonprogo lebih dari 35.000 unit.

"Jumlah UKM banyak tersebut masih terkendala dalam pengemasan hingga pemasaran. Untuk itu, kami dari Komisi II DPRD Kulon Progo mendorong program percepatan pengembangan UKM dalam bentuk "UKM Center," kata Priyo Santoso.

Masalah ini terus ada bahkan sampai sekarang. Sementara Kulonprogo tengah mengalami perkembangan yang signifikan semenjak adanya bandara. Menurut Priyo, jika persoalan itu tak segera ditangani, dikhawatirkan UMKM hanya jadi penonton.

Dikatakan Priyo, UMKM Center bisa jadi solusi pengentasan masalah tersebut. Sebab di dalam UMKM Center akan ada konsultan bagi para pelaku usaha. Segala macam masalah yang berhubungan dengan UMKM dapat ditanyakan kepada konsultan. Di samping itu UMKM Center bisa jadi etalase produk UMKM Kulonprogo.

Jumlah produk unggulan di Kulonprogo berdasarkan hasil pendataan pihaknya mencapai lebih dari 300 produk. Sayangnya hanya segelintir produk yang bisa bersaing di pasaran. Di sisi lain, pemasaran produk di belabelikulonprogo.com belum mampu mendongkrak penjualan, sehingga perlu adanya UMKM Center. "Untuk itu, kehadiran UMKM Center menurut kami sudah sangat mendesak guna memecahkan persoalan ini," katanya.