Program Ketahanan Pangan Tidak Serius Dijalankan

Harianjogja.com, BANTUL—Pelaksanaan program ketahanan pangan di beberapa daerah di DIY dinilai belum serius. Salah satu buktinya adalah belum dimasukkannya aspek ketahanan pangan ke dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Anggota Dewan Ketahanan Pangan DIY, Sarijo, mengatakan dari seluruh kabupaten/kota di DIY, sejauh ini hanya Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja yang sudah memasukkan ihwal ketahanan pangan. Padahal, kata dia, adanya kebijakan ketahanan pangan dalam RPJMD merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah lantaran RPJMD akan menjadi rujukan semua organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mewujudkan ketahanan pangan di DIY. “Bagaimana mau menjabarkan program ketahanan pangan kalau rujukannya tidak ada, pasti tidak terkonsentrasi. Padahal ketahanan pangan ini menjadi perioritas kelima nasional, kenapa tidak dianggap serius,” kata Sarijo, kepada Harianjogja.com, Jumat (19/12/2019).

Itulah sebabnya dia mendorong semua pemerintah kabupaten dan kota di DIY untuk memasukkan kebijakan ketahanan pangan dalam RPJMD. Lebih lanjut Sarijo juga menilai slogan Among Tani Dagang Layar yang digulirkan Pemda DIY juga belum diterjemahkan oleh pemerintahan di bawahnya karena tidak ada rujukan yang jelas. “[Among Tani Dagang Layar] Baru sebatas slogan, belum sampai jadi etos kerja. Among taninya seperti apa? transisinya ke among tani dan dagang layar seperti apa belum jelas,” ujar dia.

Alih Fungsi Lahan

Sarijo yang juga seorang konsultan lepas ketahanan pangan nasional tersebut menambahkan akibat dari tidak terkonsentrasinya program ketahanan pangan sehingga ketahanan pangan tidak menjadi fokus dalam pembangunan.

Salah satunya adalah alih fungsi lahan yang setiap tahunnya lebih dari 50 hektare terus terjadi; jumlah petani terus berkurang; serta anak muda tidak semangat terjun dalam dunia pertanian.

Tak hanya itu, dia juga menyoroti soal surplus beras, namun disisi lain persoalan stunting dan obesitas masih tinggi. “Artinya apa? Karena pola konsumsi pangan belum jadi fokus kebijakan,” kata dia.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Bantul, Bambang Pin Erwanto mengakui di Bantul kebijakan ketahanan pangan belum masuk dalam RPJMD. Pihaknya akan mengusulkan untuk menjadi perhatian melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul.

Seperti diketahui saat ini setidaknya ada lima desa di Kabupaten Bantul yang terindikasi rentan pangan. Indikasi itu didapat dari hasil analisa yang dilakukan oleh Dewan Ketahanan Pangan.

Kelima desa yang rentan pangan tersebut masing-masing adalah Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri; Desa Muntuk dan Jatimulyo di Kecamatan Dlingo; serta Desa Sendangsari dan Triwidadi, Kecamatan Pajangan. “Kerentanan pangan ini berdasarkan hasil analisa food security and vulnerability atlas,” kata Pelaksana Tugas Kepala DPPKP Bantul, Bambang Pin Erwanto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News