Aplikasi Jadi Kendala Gandeng Gendong

Harianjogja.com, JOGJA—Perjalanan program Gandeng Gendong sampai akhir 2019 masih banyak persoalan. Aplikasi Nglarisi yang digadang-gadang dapat mempermudah pemesanan ternyata belum bisa dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan data Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang membelanjakan anggaran belanja jamuan menggunakan aplikasi Nglarisi nilai totalnya mencapai Rp2 miliar. Jumlah itu tak sebanding dengan nilai dari nonaplikasi (belanja langsung) yang mencapai Rp12 miliar.

Persoalannya adalah belum semua kelompok masyarakat anggota Gandeng Gendong tergabung dalam aplikasi tersebut. Padahal kemunculan aplikasi Nglarisi dimaksudkan agar kelompok masyarakat memiliki kesempatan lebih untuk disasar OPD. Selain itu, beberapa persoalan teknis juga masih ditemui, seperti terlambatnya notifikasi pesanan masuk.

Pengurus Kelompok Mustikarasa, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Widi, mengungkapkan kelemahan Nglarisi, yakni notifikasi pemesanan yang masuk terlambat. Dia menceritakan semisal ada pemesan belanja jamuan pukul 10.00 WIB, namun belum masuk di aplikasi.

Kemudian pemesan menghubungi melalui Whatsapp untuk konfirmasi pemesanan yang belum terjawab. Setelah ada pemberitahuan dari pemesan melalui Whatsapp, barulah dicek pesanan di Nglarisi dan baru muncul ada pemesanan masuk. "Sering ngadat. Bukan karena kuota atau posisi, tapi memang enggak ada notifikasi," kata dia di sela-sela pertemuan Pemkot dengan kelompok masyarakat anggota Gandeng Gendong di Balai Kota Jogja, Senin (23/12/2019).

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, mengatakan Pemkot akan mengupayakan perbaikan pada tahun 2020 baik pada aplikasi, internal pemkot maupun kelompok. "Akan ada pendampingan bagaimana menilai tampilan maupun kualitas dari jamuan yang dibuat. Agar lebih meningkatkan produk kualitasnya," katanya.

Dia mendorong peserta kelompok Gandeng Gendong agar setidaknya bisa menggunakan aplikasi Nglarisi untuk proses pemesanan, kendati pemesanan lebih cepat secara konvensional. "Kami akan melihat sebabnya kenapa kok tidak dipesani," ujarnya.

Dia menambahkan dari anggaran sebesar Rp 48 miliar, baru sekitar Rp15 miliar (40%) yang terserap di kelompok masyarakat peserta Gandeng Gendong yang jumlahnya mencapai 160 kelompok. “Jadi masih terdapat sekitar Rp 30 miliar yang belum terserap,” ujar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News