Advertisement
Bawaslu Berharap MK Kabulkan Judicial Review
Ilustrasi Pilkada
Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Bawaslu Gunungkidul berharap segara ada putusan dari Mahkama Konstitusi (MK) terkait dengan judicial review Undang-Undang No.10/2016 tentang Pilkada. Hal ini dibutuhkan untuk kepastian terkait dengan lembaga pengawasan dalam gelaran Pilkada 2020.
Meski masih menunggu hasil putusan, Bawaslu tetap menjalankan fungsi pengawasan dalam tahapan pilkada. Salah satu tugas yang telah dijalankan dengan membentuk anggota panitia pengawasan di setiap kecamatan.
Advertisement
Anggota Bawaslu Gunungkidul, Rini Iswandari, mengatakan jajarannya tetap menjalankan tugas pengawasan dalam tahapan pilkada. Adapun dasar hukum pelaksanaan yakni Surat Edaran Bawaslu No. 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2020. “Sambil menunggu putusan, surat edaran ini yang menjadi dasar kami untuk tetap bekerja,” kata Rini kepada wartawan, Jumat (3/1/2019).
Proses judicial review terhadap Undang-Undang No.10/2016 tentang Pilkada tidak lepas dari adanya perbedaan nomenklatur untuk lembaga pengawas dalam pilkada, yakni panwaslu. Sedangkan aturan dalam Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilu diputuskan bahwa lembaga pengawas di tingkat kabupaten/kota, bukan lagi badan adhoc seperti panwaslu, tapi diganti dengan bawaslu yang bekerja selama lima tahun.
Perbedaan ini berpotensi menimbulkan masalah sehingga proses gugatan diajukan ke MK dengan harapan adanya persamaan nomenklatur untuk lembaga pengawasan. Rini berharap gugatan yang diajukan dapat dikabulkan sehingga keberadaan bawaslu dalam pilkada tidak diragukan lagi. “Mudah-mudahan hasilnya bisa sama seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilu,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kejahatan Jalanan Bantul, Pelajar SMK Terluka Disabet Clurit
20 Mahasiswa UNISA Keracunan Snack RS Grhasia Sudah Pulang
Penduduk Tembus 1 Juta, Bantul Kekurangan Ribuan Bed RS
Kasus Mafia TKD Inkrah, Lurah Sampang Gedangsari Resmi Dipecat
Advertisement
Musda Molor, Perebutan Ketua Golkar Gunungkidul Memanas
Kebakaran di Jogja Turun Sepanjang 2025, Evakuasi Naik
Masa Kerja Habis, PPPK Gunungkidul Diperpanjang Kontrak
Jadwal dan Tarif DAMRI JogjaSemarang PP, 5 Januari 2026
Jadwal Bus Sinar Jaya ke Pantai Parangtritis dan Baron, 5 Januari
Advertisement
Jalur Trans Jogja, Senin 5 Januari 2026
Agenda Event, Konser dan Olahraga, 5 Januari 2026
Jadwal KA Bandara Jogja Hari Ini, Senin 5 Januari 2026
Jadwal Layanan SIM Corner di Jogja Hari Ini, Senin 5 Januari 2026
Jadwal DAMRI ke Bandara YIA, Senin 5 Januari 2026
Advertisement
Jadwal SIM Keliling di Kulonprogo, Senin 5 Januari 2026
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Korea Selatan Perpanjang Bebas Biaya Visa hingga Juni 2026
Advertisement
Berita Populer
- Hujan Deras Picu Retakan Tanah, SDN Kokap di Kulonprogo Rawan Longsor
- Rotasi Awal 2026, OPD Kulonprogo Kini Diisi Pejabat Definitif
- Puluhan Petugas TPR Pantai di Gunungkidul Diganti, Begini Alasannya
- Inspektorat Bantul Serahkan Temuan APBKal Wonokromo ke Kejari
- Pemkab Kulonprogo Lantik 25 Kepsek Baru
Advertisement
Advertisement
