Banjir di Mana-Mana, Ini yang Harus Dilakukan Menurut Pakar dari UGM

Kumpulan mobil terbawa banjir di Jatiasih, Bekasi. - Antara
06 Januari 2020 22:17 WIB Rahmat Jiwandono Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN—Pengelolaan air dari hulu ke hilir harus dilakukan secara terpadu sebagai salah satu solusi mencegah banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Indonesia.

Pakar Teknik Sumber Daya Air UGM, Profesor Budi Santoso Wignyosukarto, menilai pengelolaan sumber daya air harus terpadu mulai dari hulu sampai hilir agar tak menimbulkan banjir. Termasuk tidak ada batas-batas administrasi sesuai dengan UU No.17/2019 tentang Sumber Daya Air.

"Seharusnya Pemerintah Pusat serta pemerintah daerah bisa menyamakan persepsi [tentang pengelolaan sumber daya air] tetapi hal itu belum terjadi," katanya dalam jumpa pers di Kantor Humas dan Protokol UGM pada Senin (6/1/2020).

Ia mencontohkan banjir yang melanda Jakarta. Banjir tidak hanya berasal dari hulu, banjir yang disebabkan oleh hujan di wilayah Jakarta juga mengakibatkan daerah itu digenangi air. Apalagi curah hujan yang terjadi di Jakarta pada 1 Januari lebih tinggi daripada di wilayah hulu.

Sejatinya kata dia, sistem polder bisa menjadi solusi untuk menanggulangi banjir. Polder adalah sebidang tanah rendah, dikelilingi oleh tanggul yang membentuk semacam kesatuan hidrologi buatan. Polder tidak tersentuh air dari luar selain yang dialirkan melalui perangkat manual.

Dia mengatakan banjir yang melanda di beberapa wilayah di Indonesia baru-baru ini sudah saatnya dicarikan solusi. Salah satunya dengan membangun polder.

"Polder ini merupakan sistem pengelolaan air peninggalan Belanda, jadi bisa ditiru," katanya. Kendati demikian pembuatan polder tidak bisa dilakukan dengan mudah lantaran bisa menimbulkan konflik sosial, ekonomi, lingkungan dan politik. Pembuatan polder kata dia membutuhkan lahan cukup luas.

"Kalau di Jakarta seperti diketahui sudah padat oleh permukiman, lalu mau dibangun di mana," kata dia.

Pakar geografi UGM sekaligus aktivis konservasi sungai Profesor Suratman, mengungkapkan manajemen air meliputi biopori dan perubahan tata guna lahan.

"Penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya harus segera dikembalikan ke bentuk semula agar tidak terjadi longsor," jelasnya. Selain itu juga menyangkut perubahan topografi air yang dulu rawa sekarang menjadi tempat hunian.

"Jadi yang harus dihitung adalah volume air yang mengalir setelah rawa tidak ada," ujarnya.

Ia juga mengimbau agar manajemen air dilakukan secara terpadu karena bukan hanya masalah administrasi tapi juga menyangkut ekosistem. "Ada hulu, tengah dan hilir," kata dia.