APBD DIY 2027 Disiapkan Rp4,93 Triliun, Fokus pada Tiga Hal Ini
APBD DIY 2027 dirancang Rp4,93 triliun. Sri Sultan HB X fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM, dan pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan.
Silaturahmi Koalisi Kebangsaan dengan pengurus PDM Sleman, Rabu (22/1/2020)./Harian Jogja-Abdul Hamid Razak
Harianjogja.com, SLEMAN—Beberapa bulan jelang pilkada, ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah mulai didatangi beberapa partai politik. Selain sharing gagasan, langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan pemimpin yang layak diusung politik menjelang Pilkada Sleman September 2020 mendatang.
Rombongan dari Koalisi Kebangsaan misalnya, mendatangi Kantor PAC Muhammadiyah Sleman untuk bertukar gagasan terkait kriteria pemimpin masa depan yang dibutuhkan Sleman. Sebelumnya, koalisi ini juga menjajaki dialog dengan PCNU Sleman. "Kami menyamakan persepsi terkait dengan calon bupati yang layak diusung pada Pilkada September mendatang. Kami komitmen untuk mencari kriteria pemimpin yang soleh, berwawasan kebangsaan, visioner dan berintegritas," kata Wakil Ketua Koalisi Kebangsaan Dzit Haironi seusai bertemu dengan pengurus PAC Muhamadiyah Sleman, Rabu (22/1/2020).
Dijelaskan Ketua DPC Partai Hanura Sleman ini, Sleman ke depan membutuhkan bupati yang sosok yang bisa mengayomi semua. Tidak hanya mengayomi kelompok tertentu tetapi semua kelompok. Hal itu menjadi komitmen Koalisi Kebangsaan sebelum mendukung sosok yang pantas didukung. "Kami menyamakan persepsi pemimpin masa depan, menyamakan tekad. Tidak membedakan apakah NU atau Muhammadiyah, muslim atau Kristen," katanya.
Sekretaris PAC Muhammadiyah Sleman Ahmad Afandi mengatakan selain Koalisi Kebangsaan sejumlah bakal calon bupati yang akan maju sudah bertemu dengan pengurus Muhammadiyah. Selain meminta dukungan politik, mereka juga datang untuk sharing gagasan terkait pemimpin yang layak memimpin Sleman ke depan.
"Pada prinsipnya, kami terbuka dengan siapa saja yang datang. Semua kami terima. Tetapi perlu diingat kami bukan partai politik sehingga secara kelembagaan tidak akan ikut terlibat mendukung calon atau partai tertentu," katanya seusai menerima kunjungan Koalisi Kebangsaan.
Kriteria Calon
Saat ini, Muhammadiyah masih menyusun kriteria calon bupati yang pantas untuk menduduki kursi nomor satu di Sleman itu. Setelah kriteria calon disepakati, maka masing-masing bakal calon akan digodok secara matang. "Apakah si calon masuk dalam kriteria calon yang layak atau tidak (didukung) kami akan membahas secara detail sesuai kriteria," katanya.
Dia mengaku sudah ada dua bakal calon bupati yang sudah mendatangi PAC Muhammadiyah. Selain itu, terdapat dua koalisi partai yang juga mendatangi kantor tersebut. Afandi mengaku mendukung langkah yang dilakukan Koalisi Kebangsaan untuk mendukung lahirnya pemimpin yang berintegritas untuk menyejahterakan masyarakat Sleman. "Siapapun, termasuk kader Muhammadiyah, yang masuk kriteria Muhammadiyah tentu akan didukung. Dan itu pun harus menandatangani pakta integritas dengan Muhammadiyah," katanya.
Senada, Ketua Tim 9 PCNU Sleman, Waljiono mengatakan pihaknya masih tengah merumuskan kriteria calon yang layak diusung menjadi Bupati Sleman. Hanya, seperti halnya Muhammadiyah, NU juga bukan partai politik. "Tim masih terus menggodok calon bupati yang masuk kriteria dan layak didukung. Sudah ada komunikasi yang dilakukan calon yang dinilai layak maju, tetapi kami juga belum bisa menentukan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
APBD DIY 2027 dirancang Rp4,93 triliun. Sri Sultan HB X fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM, dan pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan.
Truk bermuatan semen terguling di Ring Road Selatan Bantul usai diduga gagal menyalip. Arus lalu lintas sempat terganggu sebelum kembali normal.
Presiden Prabowo memanggil Jaksa Agung, Kapolri, dan Menhan untuk menerima laporan serta menjaga stabilitas di tengah perkembangan kasus hukum.
Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo meraih penghargaan dalam Jogja Brand and Business Awards (JBBA) 2026 pada klaster Ekonomi Berkelanjutan dan Kebudayaan
Pakar UMY menegaskan PPN 11% Strava bukan pajak olahraga, melainkan dikenakan pada layanan premium aplikasi digital berbayar.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan pentingnya membangun bisnis berbasis nilai dan kepercayaan dalam era ekonomi modern.