APBD DIY 2027 Disiapkan Rp4,93 Triliun, Fokus pada Tiga Hal Ini
APBD DIY 2027 dirancang Rp4,93 triliun. Sri Sultan HB X fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM, dan pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan.
Ilustrasi./Antara
Harianjogja.com, SLEMAN- Dari 49 desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades) 29 Maret mendatang, seluruhnya memenuhi batas minimal jumlah pendaftar. Hanya saja ada enam desa yang jumlah pendaftarnya di atas lima orang.
Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Aparatur Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sleman Agung Endarto mengatakan awalnya ada dua desa, Triharjo (Sleman) dan Desa Sumbermulyo (Godean) yang pendaftaran bakal Cakades terancam diperpanjang.
"Namun menjelang penutupan sudah memenuhi kuota minimal, yakni dua orang. Calon yang mendaftar di Triharjo berasal dari luar desa," katanya kepada Harianjogja.com, Selasa (4/2/2020).
Praktis, lanjut Agung, seluruh desa yang melaksanakan Pilkades tidak memperpanjang pendaftaran bakal Cakades karena memenuhi batas minimal jumlah pendaftar. Meski begitu, katanya, terdapat enam desa yang bakal Cakadesnya melebihi jumlah maksimal, yakni lima orang.
Keenam desa tersebut meliputi Tirtomartani (Kalasan), Kalitirto (Berbah), Minomartani (Ngaglik), Wedomartani (Ngemplak), Sendangmulyo (Minggir) dan Sidomoyo (Godean). "Di enam desa tersebut jumlah pendaftarnya lebih dari lima orang. Nanti akan diseleksi lagi agar bisa memenuhi batas maksimal pendaftar sebanyak lima orang," katanya.
Saat ini, panitia Pilkades mulai melakukan verifikasi administrasi bakal Cakades sebelum nanti ditetapkan sebagai Cakades. "Untuk jumlah keseluruhan pendaftar Cakades, kami masih belum merekap dikarenakan ada desa yang tidak membatasi pendaftaran sampai pukul 14.00, hanya ditutup tanggal 4 saja artinya sampai tengah malam nanti (tadi)," katanya.
Terpisah, Sekretaris Desa Purwomartani Kalasan Hastoro mengatakan di desa tersebut hanya terdapat tiga Cakades yang mengembalikan formulir. Masing masing Semiyono (incumbent), Suhartono (wirausaha/pemuda) dan Bambang Iswantoro (mantan BPD Purwomartani).
Panitia saat ini mulai melakukan seleksi administrasi sebelum calon ditetapkan. Ada rentan waktu yang cukup lama untuk melakukan verifikasi administrasi antara 6-21 Februari. "Penetapan Cakades sekitar awal Maret. Karena jumlah pendaftar di bawah lima pendaftar, jadi tinggal menyelesaikan verifikasi administrasi saja," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sleman Ani Martanti berharap agar partisipasi Pilkades Maret 2020 bisa menyentuh angka 90%. Sesuai hasil verifikasi penyelenggara Pilkades, katanya, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di 49 Pilkades tahun ini sebanyak 444.828 pemilih. "Jumlah itu tersebar di 1.102 TPS. Kami berharap pemilih aktif untuk menentukan masa depannya," katanya.
Sayangnya, kata Ani, berdasarkan sidak yang dilakukan beberapa kali Komisi A melihat tingkat keaktifan masyarakat dalam mengikuti proses sosialisi Pilkades masih rendah.
"Oleh karenanya, kami minta sosialisasi Pilkades harus lebih optimal dan maksimal. Jangan menggelar sosialisasi saat jam kerja warga. Tujuannya agar pemilihnya memahami pelaksanaan Pilkades dengan sistem e-voting ini," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
APBD DIY 2027 dirancang Rp4,93 triliun. Sri Sultan HB X fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM, dan pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan.
Panen raya Juli di Kulonprogo diproyeksikan mencapai 3.125 hektare dengan potensi produksi gabah lebih dari 20.600 ton.
DKP Bantul memperkirakan produksi ikan tangkap 2026 belum mencapai target karena nelayan lebih memilih menangkap benih bening lobster (BBL).
Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet pada Senin sore untuk mengevaluasi program pemerintah dan mempercepat program prioritas.
IHSG dibuka menguat ke level 6.197 pada awal pekan didorong musim laporan keuangan emiten dan penantian hasil RDG Bank Indonesia.
Pemkab Gunungkidul mengajukan Rp50 miliar ke Pemerintah Pusat untuk melanjutkan pembangunan Jalan Kepek-Ngobaran yang belum rampung sejak 2017.