Ketum PP Muhammadiyah Berharap Rumah Sakit Tak Mengalami Kapitalisasi

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menandatangani replica buku Muhammadiyah Membangun Kesehatan Bangsa dalam seminar dan rakornas, Jumat (7/2/2020). - Harian Jogja/Sunartono.
08 Februari 2020 10:47 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berharap rumah sakit yang berada di seluruh negeri ini tidak mengalami kapitalisasi agar bisa memberikan layanan kesehatan lebih merata kepada masyarakat. Ia menyinggung soal regulasi rumah sakit yang dikeluarkan pemerintah sebaiknya tidak menghambat perannya untuk mensehatkan masyarakat.

Haedar Nashir mengatakan rumah sakit yang dalam operasionalnya diatur oleh negara tetapi harus berperan signifikan untuk memajukan kesehatan masyarakat. Jangan sampai regulasi yang dikeluarkan negara justru menghambat peran rumah sakit termasuk RS PKU Muhammadiyah yang ada di Indonesia untuk mensehatkan masyarakat. Ia juga berharap agar rumah sakit di Indonesia tidak mengalami kapitalisasi.

“Kami berharap rumah sakit di negeri tidak mengalami kapitalisasi yang mengarah pada kuatnya aroma kapitalisme di rumah sakit, siapapun yang rumah sakit tentu jangan sampai berubah jadi pabrik, lembaga kesehatan yang kapitalistik,” ucapnya di sela-sela Seminar & Rakornas tentang Muhammadiyah Membangun Kesehatan Bangsa di Hotel Eastparc Yogyakarta, Jumat (7/2/2020).

Alasannya, kata dia, seluruh institusi seperti rumah sakit yang dihadirkan negara maupun swasta harus menciptakan usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu fokus dari rapat kerja tersebut adalah mendorong agar pemerintah lebih seksama dalam mengeluarkan kebijakan membangun pola hidup sehat di masyarakat.

Haedar juga menyinggung persoalan stunting yang akhir-akhir ini menjadi fokus penanganan pemerintah. Ia menilai sumber masalahnya berasal dari kemiskinan, kurang gizi, ibu yang tidak sehat ibu saat hamil karena berbagai faktor, sehingga akar persoalan harus dicari solusinya. Pihaknya melalui Aisyiyah sudah lama memiliki program menyasar kalangan tersebut namun memiliki keterbatasan sehingga negara harus hadir menangani persoalan stunting. Program yang dilakukan muhammadiyah lebih bersifat solutif untuk jangka pendek dan praktis, seperti gerakan rumah gizi dan lainnya.

“Menangani ini [stunting] harus dari hilir jangan hanya di hulu, kalau orang stunting kaitannya dengan kemiskinan yang berkait lagi dengan kesejahteraan, sehingga negara harus menggerakkan ekonomi rakyat bisa membawa kesejahteraan. Dan ekonomi yang besar kapitalistik bisa berbagi untuk mensejahterakan rakyat bukan membangun kerajaan sendiri,” katanya.

Ketua Majelis PKU Muhammadiyah Agus Samsudin menambahkan Muhammadiyah memiliki 107 rumah sakit dengan jumlah 17.000 karyawan dan menangani pasien sekitar 12,5 juta setiap tahun. Pihaknya siap membantu pemerintah dalam penanganan kesehatan, termasuk kaitan dengan virus corona.

Karena tenaga medis yang dimiliki sangat mencukupi, termasuk menyiapkan tim dokter dan evakuasi. “Kami sudah memiliki emergency medical team, yang setiap ada bencana bisa diterjunkan sewaktu-waktu, kami siap secara prasarana dan tenaga medis untuk corona ini,” ucapnya.