Pemerintah Segera Validasi Data, Warga Terdampak Tol Harus Siapkan Sejumlah Dokumen Ini

Harianjogja.com, JOGJA—Proses pembangunan tol Jogja-Solo akan memasuki babak baru pada akhir Februari 2020 ini, yakni akan segera dilakukan validasi data bagi warga terdampak secara langsung dibarengi dengan konsultasi publik.

Tahapan ini akan menghadirkan warga yang lahanya terkena secara langsung untuk pembangunan tol. Jumlahnya bisa bertambah atau berkurang dari warga yang sebelumnya mengikuti sosialisasi.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksana Jalan Bebas Hambatan (PJBH) Tol Jogja-Solo Totok Wijayanto menjelaskan sejalan sosialisasi yang dilakukan, pihaknya akan melakukan validasi kepemilikan tanah bagi warga terdampak. Kegiatan ini rencananya akan dihelat Senin pekan depan dimulai dari Desa Bokoharjo, Prambanan, Sleman bertempat di Balai Desa setempat. Warga diminta untuk menyiapkan sejumlah data pendukung berkaitan dengan kepemilikan tanah.

“KTP, alat bukti kepemilikan, baik letter C, letter D, sertifikat, surat kuasa kalau ada, surat keterangan waris kalau ada, KK. Mulainya Senin, untuk mencocokkan data Senin besok [pekan depan],” ungkapnya kepada Harianjogja.com, Rabu (12/2/2020).

Ia mencontohkan bentuk konkret validasi tersebut antara lain untuk melihat data pemilik tanah, apakah milik sendiri atau warisan, serta melihat kemungkinan sudah berubah nama pemilik.

“Validasi kepemilikan, yang kena si A, itu divalidasi tanah waris atau tanah sendiri, misalnya. Mencocokkan data, ini [sebelumnya] namanya si A [saat dilakukan validasi] tetap si A atau tidak, ini dilakukan di balai desa,” ucapnya.

Adapun pihak yang akan dilakukan validasi tersebut terutama dikhususkan bagi warga terdampak secara langsung di trase tol Jogja-Solo. Berbeda dengan saat sosialisasi yang kemungkinan ada warga yang tidak terdampak secara langsung tetapi ikut diundang.

“Sebetulnya sama, yang sebelumnya ikut sosialisasi bisa juga yang sekarang sudah fokus ke yang terkena persis di trase. Kalau sekarang [sosialisasi] kan mungkin ada yang orang yang tidak terkena diundang, ada yang kena tidak datang, sekarang fokus,” ujarnya.

Menurutnya jumlah yang akan dilakukan validasi bisa jadi bertambah atau berkurang menyesuaikan dengan desain terbaru. “Dari 2.906 bidang bisa berkurang bisa bertambah, kalau yang kemarin enggak masuk di data mungkin sekarang masuk. Mungkin juga yang kemarin masuk tetapi sekarang keluar karena bukan orang itu yang dimaksud,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.