Anak-Anak di Kota Jogja Diajak Musrenbang untuk Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah

Harianjogja.com, JOGJA- Untuk mengakomodasi kebutuhan anak dalam setiap kebijakan pemerintah dan mewujudkan kota ramah anak, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja kembali menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Anak, yang melibatkan forum anak se-Kota Jogja, di Balaikota Jogja, Minggu (23/2/2020).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jogja, Edy Muhammad, menjelaskan kegiatan ini menjadi ajang menjaring aspirasi anak dari setiap wilayah. “Memberi ruang kepada anak untuk berpartisipasi aktif dalam merumuskan program prioritas yang sesuai kebutuhan anak,” katanya.

Keterlibatan anak dalam Musrenbang kata dia, menjadi indikator pemenuhan hak sipil dan kebebasan khususnya hak partisipasi anak. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagus untuk perwakilan anak menyampaikan ide dan gagasannya yang didengar langsung oleh Pemkot.

Dalam Musrenbang anak ini disampaikan 10 poin suara anak. Pertama, kebebasan menentukan bakat dan minat disertai perhatian orang tua terhadap hak dan kewajiban anak. Kedua, keterlibatan siswa dalam penyusunan peraturan sekolah dan sistem pendidikan yang menyenangkan dan tidak membebani anak.

Ketiga, peraturan daerah yang jelas tentang penelantaran anak. Keempat, pengajuan proses adopsi secara jelas dan berpihak pada anak. Kelima, adanya kafe ramah anak. Keenam, dibentuk satgas antinarkoba untuk membantu pengecekan urine di setiap sekolah guna mencegah penyalah gunaan narkoba di bawah umur.

Ketujuh, adanya wadah aspirasi berupa pembangunan sekolah bagi anak difabel dan kurang mampu. Kedelapan, wadah aspirasi berupa pengisian waktu luang dengan mengunjungi kampung ramah anak dan mengajarkan pentingnya budaya. Kesembilan, adanya konselor sebaya remaja terlatih di setiap sekolah. Ke-10, adanya sosialisasi kenakalan remaja dengan narasumber ramah anak.

Wakil Walikota Jogja, Heroe Poerwadi, mengatakan pihaknya terus berkomitmen menjadikan Jogja sebagai kota ramah anak. Menurutnya, anak adalah agen perubahan. Maka semestinya anak diberi ruang yang cukup untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

Dengan keterlibatan anak-anak, ia berharap dapat ditemukan apa yang menjadi persoalan pembangunan di mata anak-anak, dan apa yang mereka butuhkan sebagai solusinya. “Tapi jangan sampai pemahaman anak-anak dengan OPD berbeda, maka perlu adanya diskusi lebih lanjut terkait usulan suara anak ini, agar versi anak dan versi orang tua sebagai pelaksana bisa ketemu,” katanya.

Selain itu, anak juga perlu berperan aktif dalam mewujudkan apa yang mereka suarakan. Peran aktif ini ia mencontohkan dengan mengawal pelaksanaan pembangunan dan memastikan sudah sesuai dengan kebutuhan anak. “Kadang orang tua menganggap dirinya lebih tahu dari anak. Maka harus sering melakukan pertemuan. Kami Pemkot akan menyesuaikan,” ungkapnya.