WFH Tak Harus 50 Persen, Pemda DIY Sesuaikan Kebutuhan OPD
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti saat diwawancarai wartawan seusai bersaksi di sidang korupsi proyek SAH Supomo di Pengadilan Tipikor Jogja, Selasa (26/2/2020).-Harian Jogja/Lugas Subarkah
Harianjogja.com, JOGJA- Sidang kasus korupsi proyek saluran air hujan (SAH) Supomo di Pengadilan Tipikor Jogja, Selasa (26/2/2020) tak hanya mendengarkan bantahan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti menerima duit komisi proyek tersebut.
Dalam sidang itu juga diperdengarkan rekaman percakapan telepon antara Haryadi Suyuti dengan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja, Agus Tri Haryono. Dalam rekaman telepon hasil sadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu terungkap Haryadi mengatur izin proyek sebuah hotel di Jogja.
Dalam percakapan itu Haryadi meminta Agus untuk segera menyelesaikan perizinan Hotel Green House.
Terkait hal ini, Haryadi menjelaskan jika yang dimaksud "menyelesaikan" adalah persoalan administratif hotel Green House antara Dinas PUPKP dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Jogja.
Menurutnya proses perizinan itu sudah terlalu lama sehingga pihaknya perlu meminta kedua dinas tersebut untuk bertemu mempercepat perizinan. Dalam percakapan itu ia juga meminta Agus untuk menaikkan antrean perizinan hotel tersebut jika posisinya di bawah.
"Nek antriane neng ngisor, diunggahke [kalau antreannya-perizinan hotel- di bawah dinaikkan]," kata bunyi rekaman percakapan itu.
Terkait pernyataan ini ia mengklaim masksudanya adalah agar perizinan menjadi prioritas. "Pengajuan izin biasanya ada yang mengeluhkan lama di sini, di PU, perizinan, tata ruang. Perlu dari kami sebagai atasan mengondisikan," kata Haryadi saat dikonfirmasi seusai bersaksi di persidangan, Selasa.
Adapun sidang lanjutan operasi tangkap tangan (OTT) KPK kasus suap rehabilitasi saluran air hujan (SAH) Supomo dengan terdakwa Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono ini menghadirkan tiga saksi, Salah satunya Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti.
Dua saksi lainnya yakni Ketua DPRD Kota Jogja periode 2014-2019, Sujanarko, dan Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja 2014-2019, Christiana Agustina. Christiana atau Ana sebenarnya dipanggil pada sidang sebelumnya, tapi ia mengaku baru melihat undangan pada sore hari, Rabu (19/2/2020).
Dalam kesaksiannya, Haryadi membantah saat dikonfirmasi terkait pengakuan terdakwa Gabriella Yuan Anna pada sidang yang lalu yang mengatakan adanya permintaan dana sebesar 0,5% dari proyek SAH Supomo oleh Haryadi. “Saya tidak pernah menerima maupun meminta,” ujarnya.
Ia juga membantah pernyataan terdakwa tersebut yang menyebutkan ada keterlibatan istri Haryadi, Tri Kirana Muslidatun, ikut membawa salah satu perusahaan bernama PT Jaya Semanggi dalam lelang SAH Supomo yakni. Ia telah menanyakan soal ini kepada istrinya dan istrinya mengaku bahkan tidak kenal dengan PT Jaya Semanggi.
Lalu terkait pengakuan saksi pada sidang sebelumnya, Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja, Aki Lukman, yang menyebutkan adanya alokasi uang terima kasih dari pemenang lelang kepada dirinya sebesar Rp150 juta, ia juga membantah pernyataan ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Pendaki di Bukit Savana Dandaun, kaki Gunung Rinjani, meninggal dunia akibat hipotermia setelah dievakuasi tim SAR gabungan.
Jadwal tradisi Bulan Sura di Bantul 2026 menghadirkan Kirab Ngarak Siwur, Nguras Enceh Imogiri, hingga Merti Dusun Mangir.
Jadwal SIM Keliling Sleman Juli 2026 resmi dirilis. Cek lokasi, tanggal, jam layanan, serta syarat perpanjangan SIM A dan SIM C.
Cek jadwal Bus KSPN Malioboro-Parangtritis Minggu 5 Juli 2026 lengkap dengan jam keberangkatan, rute, dan tarif Rp12.000
Kebakaran TPA Jatiwaringin membuat Pemkab Tangerang menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari dan menyiapkan operasi TMC.