Soal Penggundulan 3 Guru Tersangka Kasus Susur Sungai, Masyarakat Disarankan Fokus pada Penegakan Hukum

Tiga tersangka saat jumpa pers ungkap kasus tragedi susur sungai SMPN 1 Turi di Polres Sleman, Selasa (25/2/2020). - Harian Jogja/Gigih M. Hanafi
28 Februari 2020 01:47 WIB Sunartono Sleman Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Front Masyarakat Madani (FMM) Yogyakarta memberikan komentarnya terkait kasus penggundulan tiga guru yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus susur sungai yang menewaskan 10 siswa SMPN 1 Turi, Sleman. Semua pihak disarankan sebaiknya fokus pada kasus hukum ketiga tersangka dan melakukan pembenahan sistem kegiatan ekstrakurikuler lapangan agar kasus serupa tidak terjadi.

Ketua FMM Yogyakarta Waljito mengatakan masyarakat akhir-akhir disibukkan dengan debat pro kontra terkait penggundulan tiga tersangka kasus Turi. Menurutnya hal itu harus diakhiri agar tidak menjadi polemik baru yang justru menghilangkan esensi dari penanganan kasus tersebut, yaitu penegakan hukum dan  pembenahan sistem kegiatan lapangan setiap sekolah.

“Saya juga tidak tahu persis prosedur penahanan itu seperti apa. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah saat ini masih dalam suasana duka, semua pihak perlu untuk saling meredam,” ungkap Waljito dalam keterangan persnya di Yogyakarta, Kamis (27/2/2020).

Ia sepakat penegakan hukum harus berjalan, semua pihak harus menghormati proses hukum. Karena peristiwa Turi adalah kejadian luar biasa akibat kelalaian manusia dan itu harus ada yang bertanggungjawab.

“Karena ini mengorbankan 10 nyawa dan trauma yang luar biasa bagi korban selamat, dalam kebencanaan satu korban saja sudah bencana luar biasa karena targetnya zero accident. Kami siap mengawal proses hukum itu,” ujarnya.

Waljito mendesak pemerintah agar segera menerbitkan standar operasional prosedur (SOP) kegiatan outdoor setiap sekolah dengan mempertimbangkan faktor resiko bencana. Sehingga setiap kegiatan yang dilakukan di luar sekolah harus memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan aman bagi semua pihak yang terlibat.

 “Sekarang  yang harus dibenahi kembali adalah SOP, unsur potensi bencana harus diperhatikan. Dasarnya ditingkatkan kompetensi pembina tentang lingkungan, pengurangan resiko bencana dan cara memberikan pertolongan pertama yang tepat. Selama ini mungkin belum dilengkapi kemampuan penanganan bencana, saya kira semua guru perlu,” katanya.

Jika lokasinya di kawasan wisata yang cenderung ekstrim, kata dia, setiap kegiatan perlu ada rekomendasi untuk pengurangan resiko bencana. Sehingga penyelenggara dan peserta mendapatkan informasi titik mana saja yang berbahaya serta titik yang aman. Rekomendasi itu perlu diberikan institusi yang berwenang, sehingga perlu kolaborasi lintas sektor.

“Perlu ada institusi yang berwenang memberikan rekomendasi dalam hal ini BPBD dan pendampingan FPRB [forum pengurangan resiko bencana] yang sudah dibentuk, setiap desa ada FPRB. Kalau ada kegiatan ada rekomendasi mana saja titik yang berbahaya, maja yang boleh. Sempor ini karakter lereng Merapi, besar, sampai Bedog. Kenapa dilepas saja dalam cuaca ekstrim seperti ini. Sistem seperti ini juga harus dibenahi,” ucapnya. (Sunartono)