Advertisement
Soal Polemik Tarif PBB di Jogja, Pemkot Dinilai Tak Peka Kondisi Riil
Pemkot Jogja dan DPRD Kota Jogja menggelar rapat konsultasi terkait kenaikan PBB, di Kantor DPRD Kota Jogja, Senin (2/3/2020). - Harian Jogja/Lugas Subarkah\\n
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Menanggapi polemik yang terjadi di masyarakat terkait dengan kenaikan tarif Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kota Jogja pada 2020 ini, DPRD Kota Jogja bersama Pemkot Jogja menggelar rapat konsultasi di Kantor DPRD Kota Jogja, Senin (2/3/2020). Minimnya sosialisasi dinilai jadi biang kegaduhan akibat kenaikan tarif tersebut.
Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja, Dwi Candra Putra, mengaku sepakat dengan kebijakan Pemkot Jogja yang melalui Perwal No.96/2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, menaikkan PBB dengan stimulus dan mekanisme pengajuan keringanan yang diharapkan tidak membebani rakyat.
Advertisement
Kebijakan ini menurutnya relevan dengan UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setiap tiga tahun. Akan tetapi dia menyayangkan Pemkot yang kurang intens mengomunikasikan kebijakan tersebut dengan DPRD Kota Jogja. “Seandainya rapat ini ditarik sebelum pengesahan perwal tersebut [Perwal No.96/2019], tidak akan ada kegaduhan seperti sekarang,” katanya.
Soal komunikasi ini, juga diamini oleh Anggota DPRD DIY Fraksi Gerindra, Marwoto hadi. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang kebijakan ini, sehingga saat diterapkan terjadi keresahan. “Seharusnya sosialisasi dulu, jangan mak bedunduk,” ujarnya.
Meski secara yuridis telah sesuai dengan Pusat, tetapi menurutnya Pemkot juga perlu melihat beberapa aspek di lapangan, seperti kemampuan ekonomi masyarakat dadn kesenjangan ekonomi yang terjadi di Kota Jogja. Selain itu, pembaruan kelas tanah termasuk alih fungsi tanah juga perlu dilakukan terlebih dahulu agar pengenaan tarif lebih akurat.
Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, berharap rekomendasi itu bisa selesai sebelum Juni, karena pada bulan itu akan dilaksanakan pembahasan anggaran perubahan 2020. “Sehingga bisa dimunculkan dalam anggaran perubahan, sesuai kesepakatan hari ini agar tidak terlalu lama lagi,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Youtuber Korea di Jogja: Ingin Populerkan Pariwisata Jogja dan Dirikan Yayasan Pendidikan Nonprofit
Tanpa Ribet! Ini Cara Mengurus Mutasi Masuk STNK dan BPKB Sepeda Motor dan Mobil
Top Ten News Harianjogja.com Rabu 9 Oktober 2024: Progres Jalan Alternatif Sleman-Gunungkidul
Advertisement
Jalur Trans Jogja: Ke Jombor, Terminal Giwangan, Malioboro dan Prambanan
Jadwal Pemadaman Rabu 9 Oktober 2024: Giliran Kota Jogja Listrik Padam
Jadwal SIM Keliling Ditlantas Polda DIY Rabu 9 Oktober 2024
Prakiraan Cuaca Jogja dan Sekitarnya Rabu 9 Oktober 2024: DIY Belum Turun Hujan
Ivendo DIY Tegaskan Tidak Terafiliasi dengan Penyelenggara Event Olahraga Berkedok HUT Jogja
Advertisement
Catat! Jadwal Layanan SIM Keliling Sleman Oktober 2024
Jadwal Terbaru Kereta Api Prameks Jurusan Jogja-Kutoarjo, Rabu 9 Oktober 2024
Jadwal Damri Titik Nol Kilometer Malioboro Jogja ke Pantai Pantai Parangtritis Rabu 9 Oktober 2024
Jadwal Terbaru Kereta Bandara YIA dari Stasiun Tugu Rabu 9 Oktober 2024, Harga Tiket Rp20 Ribu
Advertisement
Catat! Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Kulonprogo Oktober 2024
Berita Pilihan
Advertisement
Inovasi Pelayanan Publik, Pemprov Jateng Raih Dua Penghargaan dari Kemenpan RB
Advertisement
Bikin Seru Staycation Anda di Oktofest Super Sale Hotel Grand Rohan Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Percepat Olah Lahan Pertanian, DKPP Bantul Maksimalkan Pompanisasi
- Sampai Agustus 2024 Terdapat 23 Kasus Gigitan Anjing di Sleman
- Hotel Harper Malioboro Gelar Pelatihan Mitigasi Kebakaran Guna Meningkatkan Kesigapan Para Staf
- Berikut Jadwal Debat Paslon Pilkada Bantul 2024
- Ketua PBNU Berharap Separuhnya Menteri Kabinet Prabowo dari Kader NU
Advertisement
Advertisement
