Tarif Hotel Tempat Kunker Dewan Bantul di Bali Diduga Digelembungkan

Harianjogja.com, BANTUL-Internal Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul bergejolak, sejak beberapa hari terkahir. Sebagian anggota Komisi D mencabut kembali Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari kunjungan kerja (SPJ).

Penyebabnya diduga karena persoalan mark-up atau penggelembungan harga salah satu komponen biaya kunker ke Denpasar, Bali, pada akhir Februari lalu.

Dari informasi yang diperoleh, Komisi D memang melakukan kunjungan kerja ke Bali pada 26-29 Februari lalu dengan tujuan DPRD Gianyar dan Rumah Sakit Sanglah di provinsi tersebut. Mereka berangkat pada Rabu siang dan kembali pada Sabtu pagi dengan pesawan Lion Air. mereka menginap di sebuah hotel sekitar Pantai Kuta, Kabupaten Badung.

Ada 29 orang yang ikut dalam kunjungan tersebut. Sebanyak 11 orang, di antaranya adalah anggota dan pimpinan Komisi D, dua orang dari Sekretariat Dewan, dan sisanya adalah kepala dan perwakilan dari Puskesmas. Sebelum pulang kunker, sebagian di antara anggota Dewan yang ikut kunker bertanya-tanya terkait dengan tarif hotel yang tidak sesuai dengan harga.

Tarif hotel dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang ditandatangai tertera Rp750.000 per malam. Beberapa anggota berinisiatif menanyakan langsung kepada pihak hotel dan diperoleh jawaban bahwa biaya penginapan hotel per malamnya hanya Rp460.000. Biaya tersebut sudah termasuk sarapan pagi.

Anggota Komisi D, Timbul Harjana saat dikonfirmasi isu tersebut membenarkan, ia mengaku yang mengawali pencabutan SPJ yang sudah ditandatangani. Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) ini juga menunjukkan rekaman video pihak hotel mereka menginap terkait soal tarif hotel.

Ia mencabut SPJ penginapan hotel karena tidak sesuai dengn yang dia tandatangani. Timbul menyebut persoalan tersebut sudah masuk dalam pelanggaran hukum sehingga dirinya menarik diri. Ia tidak menyebut siapa orang yang paling bertanggung jawab dalam persoalan mark up biaya penginapan hotel tsersebut.

“Saya minta sisa uang kelebihan [pembayaran hotel] itu dikembalikan ke kas daerah, karena itu pelanggaran,” kata Timbul. Ia memutuskan mencabut SPJ karena tidak ingin tersangkut dalam persoalan tersebut jika dikemudian hari menjadi temuan.

Menurut salah satu sumber yang juga ikut dalam kunker, persoalan tersebut sudah dirapatkan di internal Komisi D yang dihadiri hadiri oleh Wakil Ketua Komisi D Nur Subiantoro. Dalam rapat yang digelar selama sekitar tiga jam pada Selasa (3/2/2020) maret itu, Nur Subiantoro meminta agar persoalan tersebut tidak terulang dikemudian hari.

Dalam rapat tersebut juga pimpinan Komisi D Enggar Suryo Jatmiko alias Miko menyatakan siap bertanggung jawab jika persoalan ketidaksesuaian tarif hotel tersebut menjadi temuan. “Di rapat itu Miko siap bertanggung jawab,” kata dia. Ia juga termasuk yang akan mencabut SPJ setelah mengetahui ada perbedaan dengan tarif aslinya.

Anggota Komisi D lainnya Supriyono saat dimintai konfirmasi membenarkan adanya persoalan mark-up. Ia juga akan mencabut SPJ, “Waktu itu saya tandatangani karena tidak tahu. Setelah tahu ada perbedaan harga saya akan mencabutnya,” kata Supriyono yang juga politikus Partai Bulan Bintang (PBB).

Sementara itu, Ketua Komisi D Enggar Suryo Jatmiko, saat dimintai konfirmasi tidak menjawab dengan lugas terkait isu tersebut, “Nanti saya komunikasikan dulu dengan pak Nug [Sekretaris DPRD Bantul Prapto Nugroho],” kata Miko.

Sekretaris DPRD Bantul Prapto Nugroho mengaku isu mark-up masih dicari tahu dan dibicarakan di internal Komisi D. Ia tidak mengetahui total anggaran dalam kunjungan kerja Komisi D tersebut. “Karena SPJ-nya belum sampai di bagian keuangan,” kata Nugroho.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News