22 RS di DIY Disiapkan Jadi Rujukan Covid-19

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY menyiapkan tambahan sebanyak 22 rumah sakit rujukan untuk menangani pasien Covid-19 di wilayah DIY. Saat ini puluhan rumah sakit tersebut dalam proses penyiapan berbagai fasilitas yang sesuai dengan protokol penanganan Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY Pembajun Setyaningastutie menjelaskan dengan mempertimbangkan kondisi penyebaran Covid-19 seperti saat ini, dinasnya memutuskan menambah layanan untuk pasien dalam pengawasan (PDP).

Total, kata dia, kini ada 22 rumah sakit di DIY yang disiapkan untuk memberikan layanan Covid-19 di luar empat rumah sakit rujukan yang telah diberikan surat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dalam menentukan rumah sakit untuk bisa menjadi rujukan dengan lihat sarana prasarana seperti kemampuan peralatan yang standar dan sumber daya manusia (SDM).

Sebelumnya Dinkes DIY telah menetapkan empat RS rujukan Covid-19 di DIY. Keempat rumah sakit itu masing-masing adalah RSUP Dr. Sardjito, RSUD Jogja, RSUD Panembahan Senopati Bantul, dan RSUD Wates. "Kami mendorong 22 rumah sakit di luar empat rumah sakit rujukan ini agar bisa memberikan layanan yang sama terhadap PDP. Dari 78 rumah sakit ini yang memenuhi syarat 22 rumah sakit, enggak bisa kami asal menunjuk rumah sakit," katanya di kompleks Kepatihan, Kamis (19/3/2020).

Pemda DIY sudah berkonsultasi dengan Pusat dan memberikan keleluasaan dalam rangka menambah rumah sakit rujukan ini. Penambahan 22 rumah sakit tersebut secara legalisasi bisa ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur DIY. "Namanya tetap rumah sakit rujukan, tidak perlu nomenklatur lain, nanti masyarakat binggung lagi," katanya.

Proses sosialisasi terhadap 22 rumah sakit tersebut baru digelar sekali melalui pertemuan. Selanjutnya akan kembali digelar pertemuan, pihaknya akan memberikan pendampingan dan penguatan kepada rumah sakit tersebut. "Untuk detailnya 22 RS itu mana saja, kami masih membahasnya," ucap dia.

Menurutnya 22 rumah sakit tersebut memiliki komitmen besar untuk membantu memberikan layanan pasien Covid-19, hanya saja masih ada kendala seperti alat pelindung diri (APD). Pemerintah tentu tidak bisa membiarkan tenaga medis bekerja tanpa APD yang baik. "Kendalanya memang di APD, sekarang kebutuhan APD tidak hanya DIY tetapi seluruh Indonesia," ujarnya.

Penguatan terhadap rumah sakit tersebut sangat dibutuhkan, apalagi dokter spesialis paru atau konsultan paru di DIY masih kurang. Oleh karena itu pihaknya meminta profesi lain untuk membantu seperti spesialis penyakit dalam dengan diberikan penguatan. Menurutnya untuk konsultan paru-paru biasanya lebih dahulu menguasai penyakit dalam baru mengambil spesifikasi paru. "Secara makro hampir sama, tetapi kalau konsultan paru sub spesialis, kalau spesialis paru itu spesialis saja," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News