WABAH COVID-19: Posko Dibentuk, Ini yang Harus Dilakukan Pemudik yang Datang ke Jogja

Ilustrasi pemudik - Harian Jogja/Abdul Hamid Razak
29 Maret 2020 04:37 WIB Abdul Hamied Razak Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA- Menindaklanjuti arahan Gubernur DIY terkait imbauan karantina bagi pendatang atau pemudik yang memasuki wilayah DIY, Dinas Perhubungan (Dishub) DIY langsung melakukan langkah strategis di lapangan.

Kepala Dinas Perhubungan DIY Tavip Agus Rayanto menyatakan Dishub melakukan tiga langkah taktis di lapangan. Dinas melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai SOP bagi pendatang/pemudik yang memasuki wilayah DIY. Baik mereka yang menggunakan moda transportasi umum melalui bandara, terminal, maupun stasiun.

"Pendatang/pemudik tersebut, diminta mengisi formulir terdiri dari alamat asal dan alamat tujuan yang akan ditinggali setelah sampai di wilayah DIY," katanya, Sabtu (28/3/2020).

Dalam merealisasikan pemeriksaan kesehatan tersebut, Dishub bekerja sama dengan Dinkes DIY menggelar posko gabungan. Posko tersebut digunakan untuk pemeriksaan kesehatan para pendataan atau perantau yang kembali ke DIY. “Posko gabungan tersebut sejatinya merupakan posko yang biasanya digelar pada saat Hari Raya Idul Fitri. Kami geser fungsinya dan kami manfaatkan sebagai posko," jelas Tavip.

Pemantauan pendatang/pemudik yang memasuki wilayah DIY dengan menggunakan kendaraan pribadi dilakukan dengan menggerakkan basis masyarakat dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) DIY.

"Pemilik moda transportasi umum, seperti angkutan massa ataupun Organisasi Angkutan Darat (Organda) wajib masuk terminal untuk dilakukan penyemprotan kendaraan dengan disinfektan dan membatasi jumlah penumpang yang naik," kata Kepala Pelaksana BPBD DIY Biwara Yuswantana.

Adapun pemudik dan pendatang yang tiba di wilayah DIY, katanya harus melaksanakan ujaran Gubernur DIY. Mereka diharuskan mengisolasi diri selama 14 hari, dan jika muncul gejala sakit khususnya ISPA untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.

"Selanjutnya keluarga yang dikunjungi wajib melaporkan kepada pemerintah desa setempat. Warga masyarakat turut berperan aktif dalam melaksanakan himbauan ini,” tukasnya.