RAB Lumbung Mataraman Wukirsari Disoal, Ini Penjelasan Lurah

Harianjogja.com, BANTUL—Perbedaan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Lumbung Mataraman di Wukirsari menuai protes warga, sementara lurah menyebut perubahan dilakukan sesuai evaluasi dan aturan.

Koordinator aksi warga, Agung Trisnawanto, mengungkapkan bahwa keresahan muncul setelah ditemukan perbedaan signifikan antara RAB yang dipegang masyarakat dengan dokumen anggaran resmi pemerintah kalurahan. Untuk membuktikan selisih tersebut, warga bahkan secara swadaya menyusun RAB tandingan dengan melibatkan ahli teknik sipil sebagai pembanding.

“Kami sebagai masyarakat iuran untuk membuat RAB tandingan yang hasilnya jauh berbeda. Itu kami buat dengan bantuan ahli teknik sipil hanya untuk membandingkan,” ujar Agung, Senin (5/1/2026).

Agung menegaskan bahwa langkah ini diambil bukan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk transparansi agar masyarakat mendapatkan informasi yang valid. Namun, ia menyayangkan penjelasan dari pihak kalurahan yang dinilai kurang lugas.

“Ada sedikit kekecewaan karena RAB yang kami buat secara riil itu selisihnya cukup banyak, sementara jawaban yang kami terima terkesan berputar-putar,” tambahnya.

Selain soal nilai anggaran, warga juga menyoroti perubahan program dari perencanaan awal ke pelaksanaan yang sedang berjalan. Menurut Agung, perubahan tersebut dilakukan tanpa adanya sosialisasi kepada warga, terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan.

“Tahu-tahu sudah berubah. Kami datang ke desa bawa RAB lama, ternyata sudah ada RAB baru dan masyarakat tidak tahu,” ujarnya. Ia berharap Dana Keistimewaan (Danais) yang digunakan dalam proyek ini benar-benar membawa kemakmuran bagi rakyat kecil tanpa ada penyimpangan oleh oknum.

Penjelasan Lurah Wukirsari: Pengalihan Anggaran Sesuai Regulasi

Menanggapi protes tersebut, Lurah Wukirsari, Susilo Hapsoro, menjelaskan bahwa RAB yang dibawa masyarakat merupakan dokumen lama yang sudah tidak berlaku. Perubahan dokumen terjadi setelah adanya proses monitoring dan evaluasi (monev) bersama Paniradya Kaistimewan serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY.

“Kami mengajukan pembangunan pendopo di perubahan, tetapi oleh BPKA tidak diperkenankan. Akhirnya, mengacu pada Pergub Nomor 59, kami mengalihkan anggaran sesuai perencanaan awal, yakni peternakan burung puyuh,” jelas Susilo.

Ia mengeklaim total anggaran pada RAB lama maupun RAB perubahan tetap berada di angka sekitar Rp600 juta. Perbedaannya terletak pada peruntukan pos anggarannya saja.

“Pendopo dicoret dan anggarannya dialihkan untuk pengisian kandang kambing dan burung puyuh, termasuk pengadaan alat dan pakan. Di RAB awal hanya mencakup pembangunan kandang, belum termasuk isinya,” lanjutnya.

Susilo menambahkan bahwa pembangunan pendopo yang saat ini sudah berdiri menggunakan anggaran murni dari kalurahan, bukan dari Dana Keistimewaan. Ia juga memastikan bahwa proses monev telah melibatkan tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), dan pengelola Lumbung Mataraman.

Sebagai langkah transparansi dan untuk meredam kegaduhan, Pemerintah Kalurahan Wukirsari berencana meminta bantuan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul untuk melakukan audit.

“Kami akan bersurat ke Inspektorat agar pembangunan Lumbung Mataraman bisa diperiksa dan didampingi. Dengan begitu, akan diketahui secara objektif apa saja yang kurang atau perlu diperbaiki,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News