Salut, Pemkot Raih WTP ke-11 Kalinya secara Berturut-turut

Kertas bernada imbauan physical distance dipasang di salah satu bagian front office Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jogja, belum lama ini. - Istimewa/Pemkot Jogja
29 Maret 2020 19:17 WIB Arief Junianto Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Pemkot Jogja berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut. Predikat tersebut diraih setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Jogja 2019 dinyatakan WTP oleh BPK DIY.

“Ini hasil kerja keras Pemkot Jogja, termasuk semua OPD yang saling bekerja sama sehingga bisa meraih WTP ke-11 berturut-turut,” ucap Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti melalui rilis yang diterima Harianjogja.com, Minggu (29/3/2020).

Kendati di tengah status tanggap darurat Covid-19, pihaknya akan segera menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan mengkoordinasikan jajarannya. Terkait dengan hal itu, Haryadi sudah menyiapkan langkah penyesuaian kerja dengan metode bekerja dari rumah secara harian.

“Pegawai yang bekerja dari rumah diberlakukan bergantian sehari satu kali dengan komposisi sebanyak-banyaknya 50 persen dari jumlah pegawai,” kata Haryadi.

Di sisi lain, Haryadi mengatakan pernghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Pemkot untuk konsisten dalam mengelola anggaran agar semakin baik dan berkualitas. Dia juga mengajak seluruh OPD dan komponen instansi untuk menjaga keberhasilan tersebut. "Penghargaan ini bukanlah tujuan melainkan sebuah bonus untuk kita, namun yang paling utama adalah bagaimana menjaga tanggung jawab dan komitmen untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik,” tandasnya.

Sebelumnya, Pemkot Jogja telah menyerahkan LKPD 2019 kepada BPK DIY lebih awal dari tahun sebelumnya, yakni pada Januari lalu untuk mempercepat proses pertanggung jawaban penggunaan anggaran sehingga akan memudahkan proses publikasi dan pembangunan selanjutnya. “Karena penyerahan LKPD lebih cepat maka nantinya proses penggunaan sisa anggaran dalam perubahan lebih cepat,” ucap Haryadi.

Pihaknya mengaku telah melakukan sejumlah upaya agar LKPD bisa dilaporkan lebih cepat dari biasanya yakni pada bulan Maret. “Kami bertekad tahun ini jangan sampai melewati bulan pertama di awal tahun berjalan,” ucap dia.

Lebih Cepat

Haryadi menargetkan tahun depan LKPD diserahkan pada 15 hari setelah tutup buku pada akhir desember. “Semoga tahun depan kami bisa merealisasikan itu, sehingga tidak perlu berlama-lama,” ucap Haryadi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jogja Wasesa berharap ke depan Pemkot terus untuk patuh dan taat pada aturan kepatutan sehingga apa yang direncakan benar benar mencerminkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. “Dengan begitu masyarakat yang akan merasakan dampaknya secara langsung,” ucapnya.

Wasesa optimis LKPD tahun depan bisa diserahkan kepada BPK lebih awal meski beberapa pekerjaan harus menyesuaikan karena sekarang harus menghadapi Covid-19.