Hanya Diberi Sedikit oleh Pemerintah Pusat, Bantul Beli Sendiri Ribuan Alat Rapid Test

Ilustrasi - freepik
08 April 2020 19:32 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL—Bantul hanya diberi sedikit alat rapid test Corona oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten Bantul kemudian menyiasati keterbatasan itu dengan membeli alat rapid test dari sebuah perusahaan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Bantul, Sri Wahyu Joko Santoso, mengatakan rapid test sudah bisa dilakukan di sejumlah puskesmas, tetapi sifatnya terbatas karena ketersediaan rapid test juga terbatas. Bantul mendapatkan bantuan rapid test dari Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan DIY sebanyak 650.

Jumlah tersebut hanya bisa menyasar sebanyak 325 orang karena satu orang membutuhkan dua kali uji antibodi melalui alat tersebut supaya mendapatkan hasil maksimal. “Sudah kami terapkan di beberapa puskesmas,” kata Oky, Rabu (8/4/2020).

Sementara, ada ribuan orang di Bantul yang berpotensi terpapar virus, misalnya dari kelompok pemudik. Berdasarkan dari data yang masuk Dinas Kesehatan, ada sekitar 1.535 orang yang datang ke Bantul dari perantauan dan masuk dalam pengawasan.

Dinas Kesehatan Bantul mendahulukan rapid test terhadap orang yang memiliki gejala mengarah pada Covid-19 dan pernah bersinggungan langsung dengan pasien yang sudah dinyatakan positif Covid-19 maupun pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan Bantul, Agus Budi Raharjo mengatakan saat ini pengambilan sampel swab hanya bisa dilakukan oleh rumah sakit rujukan Covid. Sampel tersebut diperiksa di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) DIY.

Ia mengakui rapid test sangat dibutuhkan. Dinas Kesehatan Bantul tidak hanya mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat, tetapi juga melakukan pengadaan mandiri. Sebanyak 1.200 alat rapid test yang dipesan ke sebuah perusahaan hingga kini belum datang, “Kemungkinan baru datang dalam satu sampai dua pekan ke depan,” kata dia.

Rapid test tersebut, kata Agus, nantinya tidak hanya diperuntukan bagi pasien yang memiliki gejala dan pernah bersinggungan dengan pasien positif Covid-19, tetapi juga diperluas sampai pendatang atau pemudik yang baru datang dari wilayah yang terjangkit Covid-19.