11 Warga Gadungsari Dikarantina di RS Saptosari

Foto ilustrasi. - Ist/Freepik
28 April 2020 20:12 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul memastikan lokasi karantina untuk warga yang suspect Corona tetap berada di RS Saptosari. Kepastian ini sekaligus mengakhiri polemik lokasi karantina yang sempat mencuat.

Lokasi karantina sempat menjadi masalah karena bangunan di RS Saptosari masih diperbaiki, sedangkan hasil dari penelusuran tim medis sudah ada 11 warga asal Dusun Gadungsari, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, yang harus dikarantina karena hasil dari rappid test menunjukan reaksi positif.

Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi, mengatakan tim medis terus menelusuri penularan virus Corona di Dusun Gadungsari. Total hingga saat ini lebih dari 160 warga menjalani rappid test.

Menurut dia, dari tes cepat ini ada 19 warga yang menunjukkan reaksi positif. Meski demikian, Immawan menegaskan hasil tes cepat tidak bisa menjadi acuan utama karena kepastian harus melalui tes swab. “Sudah tes swab dan hasilnya lima negatif, tiga positif dan 11 warga lainnya masih menunggu,” kata Immawan kepada wartawan, Selasa (28/4/2020).

Dengan penelusuran ini maka ada 11 warga yang harus dikarantina. Sejak awal Pemkab sudah menyiapkan RS Saptosari sebagai lokasi karantina. Meski demikian, permasalahan muncul karena di rumah sakit ini masih ada pekerja yang melakukan perbaikan sehingga ruangan belum bisa ditempati. “Kami pun menyiapkan berbagai opsi untuk penampungan sementara, salah satunya memanfaatkan Gedung Kesenian di area Kantor Disdikpora,” katanya.

Namun lokasi tersebut tak jadi digunakan karena adanya penolakan dari warga sekitar yang takut terjadi penyebaran virus. “Kami berkoordinasi ulang dan akhirnya dipastikan tidak ada perubahan rencana,” katanya.

Kepala Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Agus Setiyawan, tidak menampik adanya warga di sekitar Gedung Kesenian yang resah menyusul adanya rencana tempat tersebut digunakan untuk karantina sementara. Menurut dia, keresahan muncul karena tidak ada koordinasi dari Pemkab. “Jelas kami resah, terlebih yang digunakan hanya seperti pengungsian biasa karena tidak dilengkapi dengan fasilitas medis,” katanya.