Sudah Masuk Mei Belum Terlaksana, Penyaluran Bansos Covid-19 di DIY Didesak Dipercepat

Harianjogja.com, JOGJA—DPW PAN DIY mendesak pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak Covid-19 di wilayah ini.

Ketua DPW PAN DIY, Nazaruddin berharap Pemda lebih transparan dalam penanganan Covid-19. Terutama penyaluran bantuan sosial (bansos) yang sampai saat ini belum terlaksana. Ia meyakini APBD DIY masih mampu memberikan bansos kepada masyarakat terdampak. Pihaknya sudah meminta kepada jajarannya di Fraksi PAN untuk mengawasi lebih ketat penyaluran bansos ini agar bisa segera dilakukan dan tepat sasaran.

"Ini sudah Mei, seharusnya [bansos] April sudah diberikan, tanggap daruratnya kan berakhir bulan [Mei] ini," katanya di sela-sela penyaluran sembako yang digelar DPW PAN DIY di DPRD DIY, Sabtu (2/5/2020).

Ketua Fraksi PAN DPRD DIY, Atmaji menegaskan berkali-kali fraksinya mendesak Pemda DIY untuk bergerak cepat menangani Covid-19 terutama saat awal belum ada kasusnya. Pihaknya sudah menyarankan sebaiknya penyaluran bansos dilakukan sebelum puasa Ramadan untuk tahap pertama, tetapi faktanya sampai saat ini tahap pertama belum terealisasi. "Tetapi saat ini Ramadan memasuki hari kesembilan belum juga terwujud," katanya.

Pihaknya juga menemukan seringnya terjadi perubahan angka dalam realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Perubahan terus menerus itu dikhawatirkan hanya berhenti pada pembahasan dan tidak segera teralisasikan seperti halnya bansos.

"Kami kalau rapat dengan Gugus Tugas selalu kami sampai setuju dengan usulan, tetapi harus action, segera dilaksanakan," ujarnya.

Sebelumnya Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji penyaluran bansos bagi warga miskin DIY terdampak Covid-19 masih dalam tahap finalisasi data. Dengan kondisi apa pun terkait anggaran melalui APBD, DIY akan tetap mengupayakan bantuan itu untuk warga. Mengingat dana transfer dari Pusat selain berkurang, saat ini juga belum semuanya diberikan pada triwulan kedua ini.

Ia memastikan tidak ada kendala di tingkat desa dalam finalisasi data tersebut. Data tersebut dikonfirmasi oleh Dinas Sosial di kabupaten dan kota agar tidak terdapat warga yang dobel dalam memperoleh bantuan.

"Cukup data identitas orang itu sendiri lalu dicocokkan di masing-masing kabupaten dan kota. Cuma yang belum selesai mencocokkan antara desa kabupaten provinsi dan Pusat itu saja. Seleksi melalui Dinsos masing-masing, kepala desa yang mengusulkan," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.