Picu Kerumunan, Warung Gratis DPP Gunungkidul Dihentikan

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Kegiatan sosial berupa warung gratis yang digelar Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) tak berjalan sesuai rencana. Pasalnya, penyaluran bantuan sosial di hari kedua justru memicu kerumunan di lokasi. Hal itu bertentangan dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Kepala DPP Gunungkidul, Bambang Wisnu Broto, mengungkapkan dengan melihat kondisi yang terjadi di lapangan, jajarannya terpaksa menghentikan kegiatan sosial warung gratis. DPP bakal mengevaluasi skema penyaluran terbaik untuk mencegah kerumuman warga. "Untuk sementara kami hentikan [operasional warung gratis] dan kami evaluasi lagi skema pembagiannya," kata Bambang, Selasa (12/5/2020).

Bambang tak menampik adanya kerumunan warga yang hendak mengakses sayuran gratis yang dibagikan oleh DPP Gunungkidul. Bahkan, pembagian sempat dihentikan sementara karena kondisi yang tidak sesuai dengan rencana awal.

Sebelumnya, Bambang mengapresiasi pelaksanaan waruing gratis di hari pertama pada Senin (11/5) yang berjalan lancar. Di hari pertama warga yang datang mematuhi aturan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Setelah penghentian sementara, paket sayur mayur gratis kembali dibagikan dengan menerapkan protokol kesehatan. "Setelah dihentikan sementara, sayuran gratis kembali dibagikan sampai habis dengan diatur aparat keamanan," katanya.

Ia mengungkapkan pembagian paket sayuran di hari kedua berjumlah 200 paket, lebih banyak dari sebelumnya yang berjumlah 115 paket. Menurut dia, pembagian sayuran gratis tersebut tetap dilanjutkan dengan skema pembagian yang berbeda.

"Kemungkinan nanti pembagiannya bisa di lingkungan tempat tinggal pegawai kami, dan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti panti asuhan dan pondok pesantren," paparnya.

Salah seorang warga yang ikut mengantre, Nardi, mengungkapkan dirinya tidak sempat mengambil paket sayuran gratis. Pasalnya, aparat yang datang langsung membubarkan kerumunan warga. Menurut dia, pembagian tersebut sejak awal seharusnya sudah diatur seperti menggunakan kupon agar bisa mengantre dengan baik. "Dengan kupon pasti bisa teratur dan semua warga bisa memperoleh merata," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News