Ulang Tahun Gunungkidul, Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Harus Jadi Prioritas
Prosesi kirab pusaka dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-189 Kabupaten Gunungkidul di Bangsal Sewokoprojo, Wonosari, Rabu (27/5/2020). - Harian Jogja/David Kurniawan Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Heri Nugroho, mengatakan Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul harus dijadikan momentum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun di tengah pandemi Corona, masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi menjadi faktor penting yang harus ditangani.
“Penyebaran Coronavirus Disease 2019 [Covid-19] benar-benar memberikan dampak yang luar biasa. Jadi, pulihkan dulu kesehatan dan ekonomi, baru setelah itu berbicara masalah kesejahteraan,” katanya saat ditemui Harian Jogja, Rabu (27/5/2020).
Menurut dia, masalah kesehatan dan ekonomi menjadi sektor yang terdampak Corona. Oleh karena itu, Pemkab harus terus fokus dalam upaya memberikan fasilitas kesehatan dengan upaya pencegahan dan penanganan wabah Corona. Di sektor ekonomi, Pemkab harus mulai berpikir untuk pemulihan. Pasalnya, akibat pandemi ini, banyak usaha yang terdampak, baik di bidang pariwisata, UMKM hingga perdagangan. “Kami terus mendorong agar roda perekonomian bisa berjalan sehingga dapat normal kembali,” katanya.
Hal senada diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul, Ari Siswanto. Menurut dia, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ada pesan penting bahwa keselamatan warga menjadi hal utama sehingga negara harus hadir memberikan perlindungan.
Ari menuturkan, di tengah pandemi Corona, kesehatan dan ekonomi menjadi hal yang sangat krusial sehingga keduanya tidak boleh diabaikan. Dua sektor ini harus ditangani secara bersama agar keselamatan warga bisa diberikan. “Jangan urus kesehatan atau ekonomi saja. Sebab, jika hanya salah satu saja yang diperhatikan, keduanya bisa hancur karena Corona,” kata dia.
Ari menuturkan, hingga saat ini sudah ada banyak bantuan yang diberikan masyarakat di tengah penyebaran Covid-19. Diharapkan proses penyaluran harus dilakukan evaluasi agar bantuan bisa tepat sasaaran kepada warga yang membutuhkan.
Menurut dia, beberapa waktu lalu ada penyaluran bantuan sosial tunai dari Pemerintah Pusat senilai Rp600.000. Rencananya bantuan diberikan selama tiga bulan, tetapi pada saat pencairan pertama ada sedikit masalah karena penyaluran kurang mengindahkan protokol kesehatan pencegahan Corona. “Jangan sampai terulang sehingga penyaluran berikutnya harus memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Corona,” katanya.
