Warga Satu Dusun di Maguwoharjo Sleman Kembalikan Bansos Covid-19

Pertemuan Komisi A DPRD DIY dengan perangkat desa dan Kecamatan Depok untuk membahas bantuan sosial penanganan Covid-19, Kamis (4/6/2020). - Harian Jogja/Abdul Hamid Razak
04 Juni 2020 21:37 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN—Komisi A DPRD DIY mendesak evaluasi data penerima bantuan sosial (bansos) terdampak Covid-19. Sebab, banyak penerima bansos yang tumpang tindih. Beberapa warga sadar dengan masalah ini dan ramai-ramai mengembalikan bansos.

Kepala Seksi Pelayanan Pemdes Condongcatur Depok, Al Thouvik Sofi Salam, mengatakan ada satu keluarga yang terdaftar menerima bansos dari jalur berbeda, yakni Bantuan Sembako Pangan (BSP), Bantuan Sosial Tunai (BST), BST Tambahan, maupun BST Provinsi.

"Ada kasus satu keluarga dapat, suami, istri dan anaknya, tiga-tiganya terdaftar sebagai penerima Bansos," katanya saat menerima kunjungan Komisi A DPRD DIY, Kamis (4/6/2020).

Ia tidak mengetahui bagaimana bisa terjadi dobel data. Kasus itu diketahui setelah undangan penerima bansos disebar sebelum Lebaran kemarin. "Untuk bantuan BLT Dana Desa, kami sudah lakukan verifikasi tidak ada yang dobel data. Sebab kebijakan kami satu KK hanya menerima satu jenis bantuan," katanya.

Menurut Thouvik, tumpang tindih data berdampak pada nominal yang diterima keluarga. "Jadi penerima BSP regular juga menerima BSP Provinsi. Kalau sebelumnya dapat Rp1,8 juta dari provinsi selama tiga bulan maka mereka dalam sembilan bulan ke depan akan menerima secara reguler BSP dari Kemensos," jelasnya.

Kekisruhan data penerima Bansos Covid-19 tersebut diakui oleh pendamping PKH Depok Indriatna Yovita. Menurutnya terjadi tumpang tindih penerima bantuan peserta PKH, BST Provinsi, BSP Tambahan Kemensos. Beruntung, katanya, masih banyak warga yang menolak menerima bantuan BSP dari Provinsi.

Bahkan, ujar Yovita, mayoritas warga satu dusun di Maguwoharjo  mengembalikan bansos. Dari 37 kepala keluarga (KK) penerima BST Provinsi, 35 KK menolak dan mengembalikannya. Saat ini dana tersebut masih mengendap di rekening masing-masing penerima.

"Untuk Kecamatan Depok ada sekitar 200 KK yang menolak menerima BST dari provinsi. Sebab mereka sudah menerima bantuan dari PKH dan BSP Kemensos," katanya.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan hasil pemantauan dana desa dan bansos penanganan Covid-19 tersebut akan dibahas dengan Pemda DIY. Dewan akan mendesak Pemda agar segera melakukan penelitian dan evaluasi data penerima Bansos. "Terutama bansos dari APBD DIY. Masih ada waktu untuk melakukan perubahan data sebelum bantuan tahap kedua disalurkan," katanya

Eko mencatat, jumlah bansos Covid-19 yang disediakan dari dana desa se-DIY sebesar Rp144 miliar dengan sasaran 80.201 KK.  Adapun bansos Provinsi DIY tercatat sebesar Rp233 miliar untuk 169.383 penerima dan bansos kabupaten/kota sebesar Rp157 miliar.  "Nah di Sleman, penerima bantuan Pemda DIY ternyata ada yang sudah meninggal dunia atau pindah tempat. Ini jelas perlu penelitian dan datanya harus dibuka ke publik. Yang sudah menerima berapa dan yang belum menerima berapa? Yang meninggal dananya kemana?" kata Eko.