38.000 Buruh di Jogja Kini Menganggur, Serikat Desak Pemda Gelontorkan Bansos

Audiensi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia DIY dengan DPRD DIY, di gedung DPRD DIY, Jumat (26/6/2020).-Harianjogja.com - Lugas Subarkah
26 Juni 2020 17:57 WIB Lugas Subarkah Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA-Sekitar 38.000 buruh di DIY terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY didesak untuk segera membuat langkah konkret untuk mengatasi malah ini, bukan sekadar regulasi tanpa solusi.

Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia DIY, Dani Eko Wiyono, mengatakan saat ini banyak buruh terdampak di DIY yang sudah menganggur. "Bagaimana bantuan sosial untuk mereka?" Ujarnya dalam audiensi dengan DPRD DIY, jumat (26/6/2020).

Di samping itu, ia juga mempersoalkan bagaimana SOP new normal di pabrik dan perusahaan disusun. Pasalnya, buruh kata dia, sama sekali tidak dilibatkan dalam penyusunan ini. Sementara sampai saat ini ia melihat masih banyak perusahaan yang bahkan tidak menerapkan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3).

Sekretaris Komisi D DPRD DIY, Sofyan Setyo Darmawan, mengatakan penanganan buruh terdampak dari pemerintah pusat berupa program kartu prakerja memiliki banyak persoalan. "Pelatihan online yang ternyata bisa didapat dari youtube secara gratis," ungkapnya.

Selain itu, dalam program ini pemerintah tidak konsisten karena awalnya Pemda DIY sebenarnya telah mendata 38.000 buruh terdampak yang kemudian dikirim untuk mengikuti program ini. Namun tiba-tiba sata dianulir dan mekanisme diubah menjadi pendaftaran personal.

Dengan berbagai masalah teknis karena harus memakai sistem online, buruh terdampak yang terjaring dalam program ini hanya tersisa 6.000 buruh. Untuk itu pihaknya kini mendorong solusi bantuan sosial. "Sekitar 30.000 buruh terdampak di luar 6.000 tadi agar dimasukkan dalam skema bantuan sosial," katanya.

Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY, Aryanto Wibowo, menuturkan untuk mengatasi pengangguran, pihaknya sejauh ini baru membuat skema untuk buruh gendong yakni dengan mempekerjakannya untuk kebersihan pasar.

"Untuk pekerja formal belum ada rencana skema, karena untuk sementara penanganan dengan bantuan sosial untuk mencukupi kebutuhan. Kedepan akan kami fasilitasi peningkatan skill bagi yang masih produktif," ungkapnya.

Caption: Audiensi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia DIY dengan DPRD DIY, di gedung DPRD DIY, Jumat (26/6/2020).-Harianjogja.com/Lugas Subarkah