Proyek Jembatan Kewek Dimulai, Target Rampung Akhir 2026
PJN DIY resmi mulai penggantian Jembatan Kewek Jogja senilai Rp19 miliar. Cek spesifikasi struktur girder baru dan target rampung Desember 2026.
Foto ilustrasi uang SPP. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, JOGJA - Di tengah pandemi covid-19, Universitas Islam Indonesia (UII) dinilai tidak melakukan penyesuaian biaya SPP. Kendati ada pemberian keringanan, hal ini dinilai tidak logis dan setengah hati karena terdapat berbagai syarat yang menyulitkan, berbelit dan tidak jelas patokannya.
Humas UII Bergerak, Latifah Oktaviani, menjelaskan berdasarkan survey yang dilakukan jaringan UII Bergerak pada 6-25 Juni terhadap 710 mahasiswa, sebesar 88,3% responden menyebutkan orang tuanya mengalami penurunan pendapatan selama pandemi covid-19. “Menjadi faktor mahasiswa keberatan dalam membayar SPP,” ujarnya, Minggu (28/6/2020).
Menurutnya, semestinya UII memberi pemotongan bahkan pembebasan SPP kepada mahasiswa mengingat pada masa pandemi, banyak fasilitas yang tidak digunakan. Ia mencontohkan fasilitas listrik untuk AC dan lampu yang tidak digunakan karena sekarang semua perkuliahan jarak jauh.
Fasilitas perpustakaan pada masa pandemi juga tidak bisa dikunjungi mahasiswa. Sementara e-resources tidak banyak berpengaruh pada referensi mahasiswa. Selain itu, alat tulis kantor (ATK) serta laboratorium juga tidak digunakan karena selama pandemic tidak ada praktikum.
Untuk mendapat keringanan SPP kata dia, UII sebatas memberi formulir tentang penurunan pendapatan orang tua, yang kemudian mahasiswa terdampak dikelompokkan menjadi tiga, yakni terdampak ringan dipotong sebesar 15%, sedang 20% dan berat 25%. “Tolok ukur terdampak ini tidak dijelaskan,” katanya.
Setelah mengisi formulir, penilaian untuk menentukan mahasiswa masuk dalam kelompok mana diserahkan pada UII. Pembagian kelompok terdampak pun disampaikan langsung ke mahasiswa secara personal, sehingga tidak ada keterbukaan hasil penilaiannya.
“Agak aneh dan tidak ada kepastian jadinya. Ya kalau diterima potongannya, kalau ditolak karena dianggap oleh UII bahwa penghasilan orang tua baik-baik saja kan repot. Padahal kalau semua serba dirumah, biaya rumah tangga jelas membengkak, ditambah orang tua masih harus membayar kuliah anak-anaknya,” ujarnya.
Dalam survey tersebut, sebesar 98,1% responden menyetujui jika UII harus transparan terkait alokasi SPP. Ia menilai selama ini transparansi alokasi SP menjadi hal tabu untuk dibahas, bahkan sulit diperjuangkan ooleh mahasiswa.
Kendati meminta pembebasan SPP, pihaknya tetap menuntut agar UII tidak memotong gaji dosen dan karyawan. Karena Pemerintah telah menetapkan pandemi covid-19 sebagai bencana non alam, maka ia meminta UII untuk menutup biaya operasional dengan dana abai atau dana wakaf yang berasal dari alumni, orang tua mahasiswa, perusahaan dan lainnya.
Kabid Humas UII, Ratna Permata Sari, mengatakan dalam kebijakan terbaru, seluruh mahasiswa tanpa mengisi formulir telah mendapat potongan SPP pada semester ganjil 2020/2021 sebesar 10%. Sementara mahasiswa terdampak akan diberi formulir yang kemudian dikelompokkan dalam terdampak ringan, sedang dan berat.
UII juga memberi kesempatan bagi mahasiswa tidak terdampak untuk membayar penuh SPP tanpa pemotongan. “Diperbolehkan juga jika ingin bayar penuh, sudah ada yang mengajukan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PJN DIY resmi mulai penggantian Jembatan Kewek Jogja senilai Rp19 miliar. Cek spesifikasi struktur girder baru dan target rampung Desember 2026.
Sarana olahraga Sleman masih terkendala. Fasilitas dayung dan renang belum sesuai kebutuhan atlet menjelang Porda DIY XVIII 2027.
Pemda DIY menyalurkan Rp1 miliar untuk NTT terdampak gempa dan membantu mahasiswa asal NTT di Jogja melalui pangan serta keringanan kuliah.
Usulan BPIH 2027 Rp107,34 juta per jamaah naik hampir Rp20 juta. DPR meminta biaya dikaji agar rasional dan layanan tetap berkualitas.
KRI Ki Hajar Dewantara akan dijual setelah DPR menerima surpres. Simak spesifikasi, senjata, mesin, dan kemampuan kapal perang ini.
Seoul menyiapkan kebijakan “hak atas keteduhan” dengan koridor pejalan kaki teduh untuk menghadapi gelombang panas ekstrem dan melindungi warga.