Jelang Pilur Serentak, Lurah di Gunungkidul Wajib Rampungkan LPJ
Jelang Pilur serentak Gunungkidul 2026, lurah diwajibkan menyerahkan LPJ akhir masa jabatan kepada bupati paling lambat 26 Juni 2026.
Rektor UNY, Sutrisna Wibawa (kiri) bersama Ketua DPD PAN Bantul Mahmud Ardi Widayanto, berfoto bersama untuk maju dalam Pilkada Gunungkidul./Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Bursa bakal calon kepala daerah dalam Pilkada 2020 mengerucut ke nama-nama seperti Sutrisna Wibawa, Bambang Wisnu Handoyo, Wahyu Purwanto dan Mayor Sunaryanto. Hal berbeda justru terlihat di bursa bakal calon wakil bupati. Hingga saat ini baru Ketua DPD PAN Bantul, Mahmud Ardi Widanto, yang hampir pasti maju dalam pilkada.
Kontestasi untuk bakal cawabup masih sangat dinamis, karena baru pasangan Sutrisna Wibawa-Ardi yang muncul. Untuk bakal calon kepala daerah lainnya masih belum ada kepastian. Ketua DPC Gerindra Gunungkidul, Purwanto, mengatakan partainya resmi mengusung pasangan Sutrisna Wibawa dan Ardi. Hal ini terlihat dari rekomendasi yang dikeluarkan DPP sejak akhir Maret lalu. “Sudah ada rekomendasinya terkait dengan calon yang diusung,” katanya, Minggu (12/7/2020).
Menurut dia, Rektor UNY dan Ardi diusung empat partai. Selain Gerindra, ada PAN, PKS dan Demokrat. “Semua sudah sepakat dan sudah ada rekomendasinya,” kata Purwanto.
Sekretaris DPD Golkar Gunungkidul, Heri Nugroho, mengatakan jajarannya sudah berkomunikasi dengan PKB untuk bersama-sama mengusung calon kepala daerah di pilkada. Untuk bursa calon bupati sudah tidak ada masalah karena Golkar bakal mengusung Mayor Sunaryanto. Hanya, untuk posisi wakil belum jelas karena kandidat yang digadang-gadang tidak berjalan dengan baik. “Awalnya kami memilih kader kami yakni Martanti Soenar Dewi, tetapi komunikasi tidak berjalan lancar sehingga kami mencari calon lain,” katanya.
Menurut dia, untuk bursa wakil ada beberapa nama yang mencuat. Selain dirinya, ada calon yang berasal dari pegawai Kementerian Pertanian kelahiran Kapanewon Ponjong, Heri Susanto. “Kebetulan sempat mendaftar dalam penjaringan,” katanya. Heri mengaku siap apabila partai memerintahkan dirinya untuk maju sebagai calon wakil bupati. “Saya sebagai kader tegak lurus dengan perintah partai,” ungkapnya.
Belum pastinya cawabup yang akan diusung di pilkada juga terihat di Partai Nasdem. Pasca-mundurnya Kepala Diskdikpora Gunungkidul Bahron Rasyid sebagai calon wakil bupati, hingga sekarang belum ada yang menggantikan untuk menemani mantan Rektor Universitas Gunungkidul, Wahyu Purwanto.
Isu yang beredar, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul sekaligus Sekretaris DPW Nasdem DIY, Suharno, bersiap maju. Meski demikian, yang bersangkutan enggan berkomentar lebih jauh terkait dengan pencalonan. “Saya tidak berkomentar dulu karena masih menunggu rekomendasi,” katanya.
Hal tak jauh berbeda juga terlihat di tubuh PDI Perjuangan. Kabar yang beredar, partai ini bakal mengusung Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY, Bambang Wisnu Handoyo, sedangkan untuk pendamping dipilih mantan calon bupati independen di pilkada 2015, Benyamin Sudarmadi. “Yang pasti semua sudah melalui pertimbangan. Nanti akan tertuang dalam rekomendasi,” kata Mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Gunungkidul, Budi Oetama Prasetya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Jelang Pilur serentak Gunungkidul 2026, lurah diwajibkan menyerahkan LPJ akhir masa jabatan kepada bupati paling lambat 26 Juni 2026.
Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Himbara di Istana Merdeka untuk membahas ekonomi nasional di tengah sorotan kebijakan BI Rate.
Obesitas tidak hanya dipengaruhi genetik. Dokter gizi menyebut gaya hidup, pola makan, dan aktivitas fisik menjadi faktor utama pengendalian berat badan.
Gibran Rakabuming meminta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dikaji matang agar tidak merugikan warga dan mengganggu aktivitas sekolah.
Angka kematian ibu dan bayi di Bantul hingga Mei 2026 menurun dibanding tahun lalu. Dinkes memperkuat deteksi dini dan pemantauan kehamilan berisiko.
Korban Hanania Travel mengadu ke Komisi III DPR RI. Sekitar 3.000 calon jamaah disebut mengalami kerugian dan menuntut haknya dikembalikan.