Advertisement
Forum BEM DIY Ancam Demo Besar-Besaran Jika RUU Cipta Kerja Disahkan
Forum BEM DIY memberikan pernyataan sikap mendesak DPR dan Pemerintah untuk menghentikan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja, di Kampus UII, Jalan Cik Ditiro, Kota Jogja, Rabu (15/7/2020). - Harian Jogja / Gigih M. Hanafi.
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA-- Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) DIY mengancam akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran jika DPR mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Koordinator Umum Forum BEM DIY Muhammad Asfar Yakib Untung menyatakan Forum BEM DIY telah sepakat menolak munculnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Pimpinan BEM dari 11 kampus telah menyatakan diri bergabung dalam Forum BEM DIY untuk menggagalkan RUU tersebut agar tidak disahkan dalam rapat paripurna di DPR. Pada Kamis (16/7/2020) pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi di sejumlah titik vital di Kota Jogja untuk mengawal RUU ini.
Advertisement
Baca juga: Pengguna Narkoba di DIY Terbanyak Kelima di Indonesia
"Jika RUU Cipta Kerja ini disahkan, kami sudah sepakat akan mengerahkan seluruh mahasiswa di Jogja ini untuk aksi turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar," katanya saat memberikan pernyataan sikap di Kampus UII Jalan Cik Ditiro, Kota Jogja, Rabu (15/7/2020).
Ia mengatakan sejumlah BEM yang sudah menyatakan siap bergabung dalam aksi itu antara lain dari UPN Veteran, UMY, UII, MMTC, Unjani, Universitas PGRI, UKDW, Unriyo dan sejumlah kampus lain.
"Kami juga telah merangkul sejumlah elemen masyarakat untuk ikut aksi jika DPR tetap mengesahkan RUU ini," kata mahasiswa Unriyo ini.
Baca juga: Ini Cara Koko Cici Jogja Edukasikan soal Adaptasi Kebiasaan Baru
Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) UII Pancar Setiabudi menilai konsep omnibus law ini membuat negara takluk pada pemodal yang berpotensi merugikan kepentingan orang banyak. Salah satunya dihilangkannya kewenangan menteri untuk memberikan izin bagi pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) sebagaimana pasal 42 ayat 1 UU Ketenagakerjaan. Selain itu berpotensi dimudahkannya TKA karena setiap perusahaan sponsor TKA hanya membutuhkan penggunaan TKA.
"Ini hanya bagian kecil saja, masih banyak poin lain yang kontroversi. Padahal RUU yang diusulkan harus sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Maka kami mendesak agar pembahasan omnibus law RUU ini dihentikan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kampenye Akbar Heroe-Pena Libatkan Ribuan Warga
Ichlinks Video Competition, Lestarikan Warisan Budaya Tak Benda melalui Kompetisi Video
Program Makan Bergizi Gratis, Pemkab Bantul Petakan Kalurahan Pemasok Ikan Segar
Advertisement
Cek Cuaca di Jogja Sabtu 23 November 2024, Waspadai Potensi Hujan Petir di Kota Jogja
Jadwal Prameks Stasiun Tugu Jogja-Kutoarjo, Sabtu 23 November 2024
Puluhan Petani Tanaman Landscape di Sleman Dukung Harda-Danang di Pilkada 2024
Jadwal KA Bandara YIA Kulonprogo-Stasiun Tugu Jogja, Sabtu 23 November 2024
Advertisement
Jadwal SIM Keliling Sleman Sabtu 23 November 2024
Jadwal Terbaru KRL Jogja-Solo Sabtu 23 November 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu, Lempuyangan dan Maguwo
Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Jogja Berpatroli Cegah Praktik Politik Uang
Kejati DIY Ungkap Belum Ada Persiapan Khusus untuk Pemindahan Terpidana Mati Mary Jane
Advertisement
Keluarga Matahari 1912 Dukung Pasangan Agung-Ambar di Pilkada Kulonprogo
Berita Pilihan
Advertisement
BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Sinergi PLKK untuk Pelayanan Kecelakaan Kerja yang Lebih Cepat
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Kisah Ilustrator, Dari Banguntapan, Gundala dan Gojira Menyala di GBK
- Dinas Kebudayaan Gelar Malam Anugerah Kebudayaan dan Launching Aplikasi SIWA
- Pemkab Bantul Kembali Bagikan 250 Pompa Air Berbahan Bakar Gas ke Petani
- KPH Yudanegara Minta Paguyuban Dukuh Bantul Menjaga Netralitas di Pilkada 2024
- Mendorong Pilkada yang Inklusif dan Ramah Difabel
Advertisement
Advertisement
