Pilkada DIY: Sanksi Tegas Menanti Kader PP yang Tak Netral di Pilkada 2020

Harianjogja.com, JOGJA—Ormas Pemuda Pancasila (PP) menyatakan sikap netralnya dalam perhelatan Pilkada di wilayah DIY. Sanksi tegas akan diberikan kepada kader yang secara nyata membawa bendera ormas tersebut untuk mendukung salah satu pasangan calon.

Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila DIY Faried Jayen menyatakan akan memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan organisasi jika ada kadernya yang mendukung salah satu paslon dalam Pilkada DIY. Mengingat secara organisasi PP harus bersikap netral dengan tidak memihak kepada salah satu pasangan cabup-cawabup mana pun baik di perhelatan Pilkada Sleman, Bantul maupun Gunungkidul.

BACA JUGA : Ada Kader Dukung Suharsono di Pilkada Bantul, PAN Ancam 

“Jika terbukti ditemukan ada pimpinan maupun kader membawa bawa nama organisasi Pemuda Pancasila untuk mendukung calon tertentu, kami akan proses sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku di organisasi kami,” ungkapnya, Kamis (20/8/2020).

Jumlah massa Pemuda Pancasila di wilayah DIY sekitar 47.000 orang yang menyentuh hingga basis massa paling bawah seperti pedukuhan. Pihaknya telah memberikan instruksi sikap netral itu kepada para kadernya melalui pimpinan di level kabupaten. Ia berharap instruksi itu bisa dijalankan dengan baik sehingga ke depan tidak ada persoalan.

Saat ini PC PP Bantul saat ini secara resmi diketuai oleh Antariksa dengan sekretaris Ibnu S. Ketua dan Sekretaris MPC PP Kota Jogja dijabat oleh Agung Rodix dan Dodi Dwi Nugroho. Adapun MPC PP Gunungkidul diketuai oleh Bowo Paripurno dan Eka Wahyu Nugraha selaku Sekretaris. Kemudian Ketua dan Sekretaris MPC Kulonprogo dijabat oleh Jalu Anggara dan Dwi Wahyu dan MPC PP Sleman saat ini dipegang oleh Januar SA dan Iwan T selaku ketua dan sekretaris.

“Berdasarkan mubes 2019, kader kami yang tercatat itu sampai 47.000 seluruh DIY,” katanya.

BACA JUGA : Jelang Pilkada, 17 DPC PAN Sleman Berikan Pernyataan Sikap

Meski demikian ia tidak melarang jika ada kader yang secara pribadi memberikan dukungan terhadap salah satu paslon, hal itu sepenuhnya menjadi hak setiap individu untuk memberikan suara dalam Pilkada 2020 mendatang.

“Soal pertimbangan secara pribadi mereka, siapa yang akan didukung itu sepenuhnya menjadi hak setiap individu, dan mereka sendiri yang memahami kemampuan setiap calon di daerah masing-masing. Yang jelas secara organisasi kami netral, tidak boleh membawa nama organisasi soal dukung mendukung,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.