Dipicu Tragedi Susur Sungai Sempor, Sleman Kebut Aturan Pembelajaran Luar Ruang

Anggota TNI yang tergabung dalam Satgas TMMD Reguler ke-103 Kodim 0732 Sleman bersama anggota Pramuka Saka Wirakartika bermain bersama anak-anak di Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kamis (25/10/2018). - Ist
02 September 2020 09:27 WIB Lajeng Padmaratri Sleman Share :


Harianjogja.com, SLEMAN - Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tengah mengebut pembahasan peraturan baru terkait pembelajaran luar ruang bagi sekolah. Saat ini, kemajuan pembahasan ini sudah mencapai 75%.

Pembahasan peraturan ini sudah dimulai sejak tragedi susur Sungai Sempor pada Februari lalu. Kealpaan pembina pramuka yang saat itu menyebabkan 10 nyawa meninggal dunia membuat Dinas Pendidikan Sleman melakukan evaluasi dan menyusun peraturan yang mengatur soal pembelajaran luar ruang supaya kejadian serupa tidak terulang.

Baca juga: Di Masa Pandemi, Ini 10 Sikap yang Harus Dilakukan Seorang Pemimpin

Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Ery Widaryana menuturkan pihaknya tengah memperbaiki sistem organisasi di gugus depan. Sebab, kegiatan pramuka merupakan eksktrakurikuler wajib bagi seluruh sekolah di Sleman, sehingga evaluasi perlu dilakukan dari unsur gugus depan.

"Khusus pramuka itu perlu diperbaiki kembali bagaimana sistem pengelolaan administrasinya. Kami mulai perbaiki sistem organisasi di gugus depan. Nanti, masing-masing sekolah wajib selenggarakan mugus atau musyawarah gugus depan," kata Ery pada Selasa (1/9/2020).

Dengan adanya gugus ini, sekolah kemudian perlu membentuk tim pembimbing gerakan pramuka di gugus depan sekolah, termasuk menentukan program kerjanya. Tim pembimbing di sekolah ini diketuai oleh kepala sekolah sebagai Kamabigus atau ketua majelis pembimbing gugus depan.

Baca juga: Pesantren Jadi Klaster Covid-19, Begini Tanggapan Menag Fachrul Razi

"Program itu disusun bersama-sama, jadi ke depan harus sepengetahuan dari kamabigus. Pembina juga harus sesuai dengan program dan sepengetahuan majelis. Jadi pembina tidak jalan sendiri," tutur Ery.

Penyelesaian aturan ini menurutnya tak bisa disusun jawatannya sendiri, melainkan perlu melibatkan Kwarcab Sleman. Seperti pada beberapa waktu lalu, kedua jawatan ini baru saja melaksanakan bimtek sistem pengelolaan administrasi gugus dan sistem administrasi kwartir ranting yang merupakan dasar penyelenggaraan untuk pembelajaran ekskul pramuka.

"Kemarin yang ikut dari kwartir cabang, kamabigus, pengurus kelompok kerja kepala sekolah tingkat kabupaten dan kecamatan, dan pengurus MKKS [Musyawarah Kerja Kepala Sekolah]. Pengurus MKKS itu nanti setelah bimtek mengimbaskan ke gugus tugas sekolah masing-masing, sehingga nanti semua memahami penyelenggaraan kegiatan luar ruang," paparnya.

Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan kompetensi pembina dan pelatih pramuka dengan mengikutsertakan mereka ke diklat atau pelatihan kursus mahir dasar dan kursus mahir lanjut. "Ke depan ditingkatkan lagi, sehingga semua pembina pramuka punya sertifikasi pelatihan," kata dia.

Saat ini, ia tengah mendata berapa jumlah pembina pramuka di seluruh Sleman. Menurutnya, belum semua pembina memiliki sertifikat pelatigan. Seluruh pembina nantinya diharuskan mengikuti sertifikasi ini untuk menjaga kualitas pembelajaran ekskul pramuka.

Sementara itu, di tengah pandemi ini, sejumlah sekolah mencoba menyelenggarakan kegiatan pramuka secara daring. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Sleman, Dwiwarni Yuliastuti menuturkan ekskul ini tetap perlu dijalankan meski di tengah pandemi karena tergolong ekskul wajib.

"Masing-masing sekolah perlu memetakan program kegiatan mana sih yang bisa didaringkan, karena itu ekskul wajib," kata dia. (