Jelang Cuti Bupati & Wakil Bupati Ikuti Pilkada, 5 Raperda di Bantul Harus Terselesaikan

Harianjogja.com, BANTUL--Selain Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020, ada lima rancangan peraturan daerah (raperda) yang harus diselesaikan oleh DPRD Bantul dan Pemkab Bantul, menjelang cuti Bupati dan Wakil Bupati, 26 September mendatang dalam perhelatan Pilkada.  Semua pekerjaan rumah yang belum diselesaikan itu, harus selesai akhir bulan ini.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bantul Prapta Nugraha mengatakan, selain raperda APBD Perubahan 2020, masih ada empat raperda yang kini masih dibahas oleh eksekutif dan legislatif. Diharapkan, semua raperda itu selesai dan disahkan pada akhir bulan ini.

BACA JUGA : Tak Penuhi Syarat, 2 Paslon Independen Tersingkir di Pilkada

“Targetnya, September akhir selesai. Setelah itu, Oktober dimungkinkan sudah mulai pembahasan untuk APBD 2021,” katanya, Senin (14/9/2020).

Anggota Komisi B DPRD Bantul Aryunadi mengatakan, dari lima raperda yang kini masih dibahas, satu raperda yakni rencana induk pariwisata daerah tinggal pengesahan. Rencananya, pengesahan raperda ini akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Sementara untuk APBD Perubahan, ada kesepakatan agar selesai di akhir bulan ini. Dan, memang fokusnya lebih ke pemulihan ekonomi,” terang Aryunadi.

Sekda Bantul Helmi Jamharis mengatakan, saat ini pembahasan APBD Perubahan 2020 telah sampai kepada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS).

BACA JUGA : Cabup Yuni Bakal Lawan Kotak Kosong di Pilkada Sragen

Di mana, Pemkab Bantul masih memproyeksikan perubahan APBD 2020 sekitar Rp2,6 triliun. Dari angka tersebut, lebih diprioritaskan kepada penanganan dampak ekonomi dan kesehatan warga. Sejumlah kegiatan seperti program padat karya, kegiatan di bidang pertanian menjadi fokus dari program yang dijalankan menggunakan dana APBD Perubahan.

“Selain tentunya untuk peningkatan kesehatan masyarakat,” lanjut Helmi.