Soal Potensi Tsunami Raksasa di Pantai Selatan, Ini Kata Pemda DIY

Ilustrasi tsunami. (JIBI/REUTERS - Kim Kyung/Hoon)
29 September 2020 18:17 WIB Lugas Subarkah Jogja Share :

Hariajogja.com, JOGJA--Dalam penelitian Seismologi Institut Teknologi bandung (ITB) baru-baru ini, sepanjang pantai selatan Pulau Jawa dikabarkan memiliki potensi tsunami dengan ketinggian 20 meter. Meski tidak perlu panik, masyarakat diminta untuk tetap waspada dan menyiapkan upaya mitigasi.

Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Danang Samsurizal, menjelaskan prediksi potensi tsunami telah muncul sejak 2019 yang disampaikan oleh peneliti tsunami, Widjo Kongko. “Kami juga bikin kesiapan mitigasi,” ujarnya, Selasa (29/9/2020).

BACA JUGA: Galau karena Terdampak Proyek Tol Jogja, Warga Sleman Mengaku Tak Siap Pindah Rumah

Ia mengatakan di Kawasan selatan Pulau Jawa memang memiliki jejak-jejak tsunami, sehingga memang berpotensi tsunami di masa depan. Prediksi itu kata dia, perlu menjadi warning kepada masyarakat untuk sadar jika saat ini kita tinggal di Kawasan rawan bencana. “Mau tidak mau harus kita sikapi, kayak covid ini Namanya adaptasi,” katanya.

Upaya mitigasi dan pengurangan resiko bencana yang disiapkan diantaranya membuat bangunan tahan gempa, tata ruang, jalur evakuasi, edukasi masyarakat, sistem peringatan dini dan lainnya. Meski belum bisa dibilang sepenuhnya siap, DIY telah mulai menyiapkan beberapa upaya tersebut.

Jalur evakuasi yang sudah ada kata dia sudah bagus. Namun untuk sirine, masih perlu di-upgrade karena faktor usia. Kemudian untuk edukasi masyarakat, pihaknya telah membentuk beberapa Desa Tangguh Tsunami di kawasan selatan.

BACA JUGA: Peralihan Musim Sebentar Lagi, BMKG DIY Ingatkan Cuaca Ekstrem

Ia mengakui Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo dan sekitarnya termasuk dalam kawasan rawan tsunami. Maka dalam penataan ruang di sekitar YIA pihaknya juga dilibatkan untuk memberi pertimbangan kesiapan terhadap potensi tsunami. “Tapi memang ada baiknya kita kurangi pembangunan di kawasan resiko tinggi,” ungkapnyaa.

Terdapat dua jenis mitigasi yakni struktural dan non struktural. Mitigasi structural ia mencontohkan seperti yang dilakukan Jepang dengan membangun tembok. Hal ini menurutnya tidak cocok di Indonesia, maka mitigasinya diarahkan pada non structural, seperti penanaman pohon di pinggir muka laut, edukasi masyarakat dan lainnya.

Ia berharap prediksi tsunami tidak membuat panik masyarakat. Kendati demikian potensi ini tetap harus disampaikan. “Jangan sampai masyarakat abai padahal di situ ada jejak bencana, sehingga korbannya jadi banyak. Kawasan bencana harus disikapi,” katanya.

BACA JUGA: Pemerintahan Jokowi Disebut Represif terhadap Islamis, Ini Jawaban Pemerintah

Ketua Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Resiko bencana (FPTPRB), Eko Teguh, mengatakan tsunami memiliki siklus yang panjang dan pasti terjadi di beberapa titik, termasuk selatan Jawa. “Pemerintah bertanggung jawab mengurangi resiko, bukan malah menambah resiko,” katanya.

Ia menjelaskan penambahan resiko yang dimaksud seperti pelanggaran tata ruang kawasan. Pada kawasan berpotensi bencana, semestinya tidak dijadikan lokasi paat aset, tapi lebih untuk kawasan pertanian sehingga tidak menimbulkan banyak korban.

Dalam tata ruang di kawasan berpotensi tsunami, ia melihat Pemda DIY cukup berani menempatkan infrastruktur besar seperti YIA. Keberanian ini menurutnya harus diimbangi dengan kebijakan yang pro keselamatan warga.

YIA dan sekitarnya harus diimbangi dengan upaya penyediaan perangkat penyelamatan yang memadahi. “Jangan sampai hanya bandaranya, tapi sekitarnya juga. Minimal investasi pada penyelamatan warga harus seiring dengan investasi pembangunan,” katanya.