Partisipasi Pilkada di Gunungkidul, Sleman & Bantul Harus Naik

Ilustrasi Pemilu. (JIBI)
23 November 2020 06:57 WIB Lugas Subarkah Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA--Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan, menuturkan pihaknya meminta KPU Sleman, Bantul dan Gunungkidul untuk menaikkan target di atas nasional, 77% menjadi 80%. “Selain dari Pilkada ke Pilkada pasrtisipasi naik, pada Plileg-Pilpres terakhir di DIY partisipasi juga cukup tinggi,” ujarnya, Minggu (22/11/2020).

Partisipasi pada Pilkada 2015 di ketiga kabupaten ini meski meningkat, belum setinggi target Pilkada dari KPU nasional tahun ini. Untuk Sleman, partisipasi sebesar 72,23%, Bantul 75,28% dan Gunungkidul 70,1%. Sementara partisipasi Pileg-Pilpres pada 2019 di DIY sebesar 88%.

Masih rendahnya partisipasi pada Pilkada terakhir ini tidak lantas mengurangi semangat KPU DIY untuk mencapai target 80%. Ia juga sadar saat ini Pilkada diselenggarakan masih dalam kondisi pandemi covid-19. Sebab itu, diperlukan strategi khusus untuk mencapai target itu.

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan media daring dan media sosial, diharapkan partisipasi publik masih bisa didapatkan tanpa harus menggelar pertemuan tatap muka untuk sosialisasi atau kampanye yang menyebabkan kerumunan.

BACA JUGA: Rizieq Shihab Belum Terima Undangan Klarifikasi Polda Metro Jaya

Meski demikian strategi ini bukab berarti tidak memiliki kelemahan. Ia mengakui media daring dan media sosial tidak bisa menjangkau seluruh elemen masyarakat, khususnya bagi mereka yang sudah lanjut usia atau belum akrab dengan dunia digital.

“Pemilih kita kan beragam, tidak semuanya melek medsos. Ada lapis-lapis masyarakat tertentu yang memang masih membutuhkan informasi secara langsung,” kata dia.

Mengatasi hal ini, pihaknya juga menggunakan media fisik berupa brosur dan leaflet yang diberikan langsung ke setiap keluarga pemilih. “Ada beberapa media yang dimanfaatkan seperti brosur atau leaflet, mudah-mudahan bisa sampai ke masyarakat,” kata dia.

Tingkat kehadiran pemilih menurutnya ditentukan banyak faktor. Selain dari KPU, paslon juga harus mendorong calon pemilihnya untuk datang ke TPS. Hal ini bisa dilakukan lewat kampanye utnuk memperkenalkan diri dan penyampaian visi-misi.

“Kami juga harus meyakinkan bahwa dalam satu TPS bekerja dengan protokol Kesehatan yang ketat. Mulai dari mengatur jadwal kehadiran, memakai masker, cuci tangan di TPS, prosedur itu ada semua sudah diatur. Itu yang terus kami sampaikan ke publik,” katanya.

Dosen Fisipol UGM, Mada Sukmajati, mengatakan jika ingin mencapai target partisipasi 80% di tengah situasi pandemi ini, KPU harus benar-benar meyakinkan masyarakat jika penyelenggaraan Pilkada aman dan sesuai protokol Kesehatan.

“Harus semakin gencar mensosialisasikan scenario penyelenggaraan, untuk meyakinkan masyarakat bahwa nanti 9 Desember masyarakat tetap aman dalam menggunakan hak pilihnya. Sudah ada sosialisasi menurut saya, tapi perlu digencarkan menjelang 9 Desember,” ujarnya.

Kedua, koordinasi KPU dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 baik di tingkat pusat maupun daerah harus terus dijaga, sehingga bisa dipetakan pada 9 Desember perkembangan kondisinya seperti apa di setiap daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

Selain soal kuantitas partisipasi, perlu diperhatikan pula kualitas partisipasi. Jika mencapai 80% tapi itu hasil politik uang, mobilisasi ASN, hoaks, politik identitas dan sebagainya maka sama saja bohong. “Sejauh mana pemilih menentukan pemilihannya pada politik programatik, visi-misi peserta,” ungkapnya.

Masa pandemi ini menurutnya merupakan momentum untuk edukasi pemilih agar lebih fokus pada visi-misi dan program paslon, terutama pada penanganan covid-19 dan dampaknya pada setiap daerah. “Trobosan, inovasinya seperti apa. Kalau momentum ini tidak dimanfaatkan apalagi malah diplintir, ya kita kehilangan momentum,” ujarnya.