BPKP Sebut Pengelolaan APBDes di Kulonprogo Tergolong Baik

Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kulonprogo, yang digelar BPKP perwakilan DIY di Hotel Cordia, Komplek Yogyakarta Internasional Airport, Kapanewon Temon, Rabu (25/11/2020). - Harian Jogja/ Jalu Rahman Dewantara
26 November 2020 03:17 WIB Jalu Rahman Dewantara Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO-- Tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2019-2020 di setiap Kalurahan yang ada di Kabupaten Kulonprogo disebut cukup baik meski pada pelaksanaannya mendapati sejumlah kendala dari kemunculan pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Auditor Utama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maliki Heru Santoso dalam sesi jumpa pers seusai Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kulonprogo, yang digelar BPKP perwakilan DIY di Hotel Cordia, Komplek Yogyakarta Internasional Airport, Kapanewon Temon, Rabu (25/11/2020).

"Untuk Kulonprogo kebetulan relatif atau boleh dikatakan baik. Saya kebetulan sudah beberapa kali berkunjung ke semua kabupaten, dan ternyata di sini [Kulonprogo] proses penyusunan APBDes sangat cepat. Pada Desember sudah selesai hanya tinggal pengesahan saja. Dan kemudian penyalurannya juga cepat, di tahap satu dan dua bisa selesai. Jadi untuk Kulonprogo dinyatakan baik," ujar Heru.

Baca juga: Menhub Ancam Izin Cabut Izin Rute Maskapai yang Tak Jalankan Prokes

Sayangnya, kinerja yang baik itu tidak serta merta berjalan mulus karena pada awal 2020, tepatnya Maret, pandemi Covid-19 melanda Indonesia sehingga memaksa pemerintah desa atau kalurahan harus merefocusing APBDes mereka untuk penanganan dampak wabah.

Menurut Heru, kondisi tersebut adalah hal lumrah yang tidak bisa terhindarkan. Akan tetapi, ia memastikan pemerintah sudah menyiapkan berbagai macam aturan dan kebijakan guna menangani persoalan tersebut. Jawatannya juga turun tangan perihal pengawasan.

"Kami dari BPKP juga ikut mengawalnya. Dalam artian, saat terjadi perubahan itu mengakibatkan adanya pertanggungjawaban desa yang perlu diubah dengan cepat. Oleh karena itu kami selalu mengawal bersama aparat pengawasan di daerah, sejak awal [penyusunan APBDes] sampai ke pertanggungjawabannya," ujar dia.

Baca juga: Garap Tol Solo-Jogja-YIA, PT Adhi Karya Dapat Kontrak Proyek Senilai Rp7,8 Triliun

"Dalam mekanisme pertanggungjawabannya kita andalkan Sistem Keuangan Desa. Semua administrasi itu tercatat dengan cepat dan akurat. Dalam sistem itu juga bisa mengawasi penggunaan [dana desa] secara real time," imbuhnya.

Kepala Perwakilan BPKP DIY, Slamet Tulus Wahyana, menambahkan meski penggunaan anggaran desa dihadapkan sejumlah kendala di masa pandemi Covid-19, pihaknya bersyukur karena berkat bantuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDP2KB) dan Inspektorat Daerah setempat apa yang dilakukan desa tetap berjalan baik. "Tanpa kami turun langsung mereka [pemerintah kalurahan] sudah saling koordinasi dengan dinas maupun Irda," ujar dia

Sementara itu Anggota Komite IV DPD RI, Cholid Mahmud, turut hadir dalam kegiatan itu menyatakan pihaknya ikut terlibat dalam mengawal penggunaan keuangan negara termasuk di tingkat desa. "Kebetulan di Komite IV ini terkait keuangan negara, dan dana desa jadi salah satu fokus kita. mulai dari memperjuangkan dana desa, hingga mengupayakan dana desa mencapai tujuan sesuai aturan," ujar dia.

Menurut Cholid, pengelolaan keuangan mulai dari dana desa sampai ke tingkat provinsi di wilayah DIY sudah cukup baik. Hal ini berdasarkan peninjauan komite IV ke DIY untuk menindaklanjuti IHPS daerah tersebut. "Alhamdulillah secara umum hasil evaluasi BPK, untuk DIY cukup baik. Mudah-mudahan bisa dipertahankan," ujar dia.