MuliA Kecam Maraknya Spanduk Fitnah RS Sakina

Harianjogja.com, SLEMAN - Tim pemenangan Paslon Sri Muslimatun - Amin Purnama mengecam maraknya pemasangan spanduk berisi fitnah tentang Rumah Sakit milik Sri Muslimatun, RS Sakina Idaman, yang dituduh mencaplok tanah kas desa.

Menurut Ketua Tim Pemenangan, Hasto Karyantoro, sebaran spanduk berisi fitnah dan provokasi merupakan kejahatan pemilu yang terstruktur.

“Ini jelas sebagai kejahatan pemilu yang terstruktur. Pemasangan spanduk sangat masif dalam dua hari terakhir dan tersebar liar di banyak tempat,” ujar Anggota DPRD Sleman dari Fraksi PKS itu, Jumat (4/12/2020).

Baca juga: Bawaslu Telusuri Kasus Pembagian Kalender Paslon di Ngaglik

Spanduk tersebut berisi tuduhan Rumah Sakit Sakina Idaman milik Muslimatun mencaplok tanah kas desa di Mlati. Menurut Hasto, aksi ini jelas merupakan kampanye hitam. Pihaknya telah melaporkan kasus ini ke Bawaslu dan Kepolisian. "Tim hukum kami sudah mengirim surat protes ke Bawaslu dan Polres," tegasnya.

Kasus maraknya spanduk liar turut direspon oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Sleman Sukamto. Bagi Sukamto yang kenal sejak lama dengan Muslimatun, tuduhan ini sangat menyakitkan. Ia tahu Muslimatun mengawali karir sebagai Bidan di RS Sardjito sejak tahun 80an. Rumah Sakit Sakina miliknya dirintis dari rumah bersalin sejak tahun 1993. Hingga 27 tahun berdiri, RS Sakina banyak membantu warga melahirkan secara gratis, terutama bagi kalangan tak mampu.

“Saya tahu Rumah Sakit itu dirintis bu Mus bersama Suaminya, pak Damanhuri dari nol. Dari masih klinik kecil-kecilan sejak tahun 1993. Hingga saat ini sudah ribuan warga yang melahirkan secara gratis. Malah baru sekarang muncul fitnah dan provokasi. Ini sangat menyakitkan," jelas anggota koalisi dari Paslon MuliA itu.

Menurut Sukamto, aksi ini sengaja dilakukan menjalang pencoblosan untuk membangun opini negatif. "Karena tak mampu mengusung politik gagasan, mereka menebar hoax dan provokasi untuk menjatuhkan kami. Parahnya, mereka menyerang Rumah Sakit sebagai simbol kemanusiaan," jelasnya.

Baca juga: Masih Pandemi Covid-19, Sekolah Tatap Muka Harus Prioritaskan Kesehatan dan Keselamatan

Sementara bagi Surana selaku Ketua DPD NasDem Sleman, aksi ini dilakukan oleh salah satu kontestan yang didukung kekuatan besar. Indikasi ini terlihat dari maraknya pemasangan spanduk menjelang hari pemilihan. “Kami tahu lawan kami adalah kekuatan besar yang tak ingin kekuasaannya runtuh. Mereka tak mampu bersaing secara fair,” tegas Anggota DPRD Sleman itu.

Tim MuliA berharap Bawaslu dan Kepolisian bertindak cepat, setidaknya dengan mencopot seluruh spanduk tersebut sebelum mengusut siapa pelakunya. Surana juga mengimbau masyarakat tidak terpengaruh dengan isu-isu provokasi. “Masyarakat sudah sadar dan cerdas dalam berdemokrasi. Semua tahu siapa kandidat yang di-backup kekuatan besar dan menghalalkan segala cara untuk berkuasa,” tegasnya.

Spanduk Diturunkan

Ketua Bawaslu Sleman, M. Abdul Karim Mustofa mengatakan Panwascam menurunkan spanduk-spanduk yang bernada profokatif di sejumlah titik. Penurunan spanduk dilakukan oleh Panwascam bersama Satpol PP kepanewon karena dinilai melanggar aturan. "Yang menurunkan [spanduk provokatif] petugas dari Satpol PP, setelah berdiskusi dengan Panwascam. Sebab APK kampanye yang provokatif itu kalau dibiarkan bisa mengarah ke negatif campign," katanya.

Pemasangan APK harus sesuai dengan Peraturan KPU No.11/2020 tentang Perubahan Atas PKPU No.4/2017 terkait beberapa lokasi yang dilarang dipasang APK. "Bawaslu Sleman menghimbau kepada seluruh Paslon untuk tetap menjaga kondusifitas di Sleman menjelang Pilkada. Dimohon juga tim serta relawan untuk jangan saling menyerang dan melakukan negatif campign," tegasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News