Selisih Suara di Pilkada Gunungkidul Tipis

Ilustrasi - Freepik
12 Desember 2020 11:47 WIB Abdul Hamied Razak & David Kurniawan Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Berdasarkan Sistem Informasi Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (Sirekap KPU) pasangan Sunaryanta-Heri Susanto dan Sutrisna Wibawa-Mahmud Ardi bersaing ketat dalam perolehan suara di Pilkada Gunungkidul.

Selisih kedua pasangan itu hanya sekitar 1%. Data Sirekap yang dipublikasikan di pilkada2020.kpu.go.id, hingga Jumat (11/12), pukul 20.00 WIB, pasangan Sunaryanta-Heri Susanto sementara unggul dengan 85.315 suara (33,7%) disusul pasangan Sutrisna Wibawa-Mahmud Ardi dengan 81.320 suara (32,1%). Setelah itu pasangan Bambang Wisnu-Benjamin Sudarmaji dengan 60.605 suara (23,9%) dan terakhir pasangan Immawan Wahyudi Martanty dengan 26.029 suara (10,3%). Jumlah itu berdasar penghitungan di 1.028 TPS dari 1.900 (54,11%)

Untuk Pilkada Bantul, pasangan Abdul Halim Muslih-Joko Purnomo mendulang 144.246 suara (57,6%), sedangkan lawannya Suharsono-Totok Sudarto meraup 106.074 (42,4%). Data itu diambil di 994 dari 2.085 TPS (47,67%).

Di Pilkada Sleman, pasangan Kustini-Danang Maharso memimpin dengan 111.651 suara (38,9%), disusul pasangan Danang Wicaksana-Agus Cholik dengan 87.981 suara (30,7%), dan Sri Muslimatun-Amin Purnama 87.278 (30,4%). Data itu berasal dari 1.076 dari 2.125 TPS (50,64%).

Proses rekapitulasi penghitungan suara hasil Pilkada Sleman di tingkat kepanewon masih terus berlanjut. Sambil menunggu hasil resmi penghitungan suara oleh KPU Sleman, masing-masing pasangan calon (paslon) kembali ke aktivitasnya masing-masing.

Calon Wakil Bupati, Agus Choliq mengatakan masih menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU meskipun di berbagai quick count hasil perolehan suara paslon 01 masih di bawah paslon lain. "Paslon 01 tetap menunggu hasil rekapitulasi dari KPU. Ini masih proses penghitungan oleh KPU," katanya kepada Harian Jogja, Jumat.

Semangat masyarakat, lanjut Agus, sejatinya menginginkan adanya perubahan. Timnya juga masih mengkaji bentuk-bentuk kecurangan dan indikasi pelanggaran yang terjadi selama proses pilkada dilakukan, mulai masalah bansos dan sebagainya.

"Apapun hasil perolehan suara nanti itu kehendak dari masyarakat. Kalau sudah memenuhi kaidah pemilihan [pilkada] tentu kami terima, kalau tidak, kami lihat langkah selanjutnya," ujarnya.

Sembari menunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU, baik Agus maupun Calon Bupati Sleman Danang Wicaksana Sulistya tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Menurut Agus, jika ia belum mendapat amanah untuk memimpin Sleman, maka komitmen untuk pemberdayaan kepada masyarakat tetap akan dilakukan. "Saya masih komit pada pemberdayaan masyarakat, baik UMKM maupun badan usaha milik desa. Kami berharap bisa berperan maksimal untuk masyarakat," ujarnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Tim Sri Muslimatun mengatakan sejak 9 Desember sudah aktif kembali menjadi Wakil Bupati Sleman setelah dua bulan terakhir cuti kampanye. Masalah menang atau kalah dalam Pilkada Sleman, katanya, diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. "Kemarin saya cuti di luar tanggungan Negara, setelah tanggal 6, saya sudah aktif lagi menjadi Wakil Bupati. Pilkada sudah selesai. Soal menang kalah, urusan Gusti Allah," ujar Muslimatun.

Menurutnya, banyak hal yang perlu segera diselesaikan terutama menghadapi pandemi Covid-19. Sebab, kata Muslimatun, pandemi Covid-19 menyebabkan angka kemiskinan di Sleman naik dari 7% menjadi 8%. "Sebenarnya target penurunan kemiskinan sudah tercapai 2019 lalu, cuma akibat pandemi Covid-19 naik lagi menjadi 8 persen," kata Muslimatun.

Pemungutan Suara Ulang

Bawaslu Gunungkidul memastikan tidak ada pemungutan suara ulang (PSU) di Pilkada 2020. Kepastian ini mengacu pada hasil kajian terhadap salah satu dugaan pelanggaran di salah satu TPS di Kapanewon Gedangsari.

Anggota Bawaslu Gunungkidul, Rosita sempat menyampaikan kepada Bawaslu RI terkait adanya potensi PSU. Hal ini mengacu adanya salah satu warga luar Gunungkidul yang mencoblos saat pemilihan di TPS di wilayah Gedangsari.

“Saat dilaporkan belum ada kajian yang mendalam. Sehingga disebut berpotensi dan itu bisa diulang, tapi bisa juga tidak,” kata Rosita.

Dugaan pelanggaran ini pun ditindaklanjuti dengan melakukan kajian. Selain itu, Bawaslu juga berkoordinasi dengan pengawas di tingkat kecamatan untuk mencari adanya dugaan pelanggaran yang sama. “Setelah koordinasi tidak ada masalah karena kasus warga luar daerah yang mencoblos hanya ditemukan di satu TPS di Kapanewon Gedangsari,” ungkapnya.

Menurut dia, setelah dikaji dipastikan tidak ada PSU karena surat suara yang tercoblos oleh warga dari luar daerah tidak masuk ke kotak suara. Pasalnya, petugas pengawas TPS sigap dan mengetahui kejadian tersebut. “Tidak dimasukkan ke kotak karena surat suara yang tercoblos dinyatakan gugur,” katanya.

Menurut Rosita, kejadian warga luar Gunungkidul bisa mencoblos karena yang bersangkutan mendapatkan surat undangan dari petugas KPPS. Meski demikian, Bawaslu tidak menyalahkan petugas yang memberikan undangan karena pemilih bersangkutan masuk ke dalam daftar pemilih tetap pilkada. Saat penetapan DPT, warga itu masih jadi warga Gunungkidul. Tapi, setelah itu pindah sehingga tetap tercatat dan mendapat undangan pencoblosan. “Beruntung pengawas TPS mengetahui sehingga surat suara tercoblos tidak sampai masuk ke kotak,” katanya.

Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani, mengatakan proses pelaksanaan pilkada berjalan lancar, aman, dan damai. Menurut dia, pelaksanaan juga telah memenuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus Corona. “Semua TPS menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Hani mengungkapkan tahapan saat ini adalah proses rekapitulasi suara di tingkat kapanewon. Rencananya penghitungan sampai Minggu (14/12) dan setelah itu dilanjutkan penghitungan di tingkat kabupaten. Untuk di KPU, dijadwalkan selesai dilaksanakan pada 17 Desember. “Dengan catatan semua perhitungan berjalan dengan lancar,” katanya.

Partisipasi Pemilih

Meski rekapitulasi suara pada Pilkada 2020 masih berjalan di tingkat kecamatan, KPU Bantul memastikan tingkat partisipasi warga dalam memilih relatif meningkat.

Kadiv Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi, dan SDM KPU Bantul, Musnif Istiqomah, mengatakan sejauh ini tingkat partisipasi di setiap desa dan tempat pemungutan suara di Bantul berbeda-beda. Di beberapa TPS, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 63%, ada pula yang partisipasinya mencapai 75% hingga 85%. “Ada satu desa yang punya partisipasi paling tinggi, mencapai 92 persen, yakni di Wonolelo, Pleret. Jadi, jika ditanya mengenai tingkat partisipasi secara global, kami belum bisa memastikan. Tapi, jika melihat data parsial sangat variatif,” katanya.

KPU Bantul menargetkan partisipasi warga di Pilkada 2020 sebesar 82%. Tingkat partisipasi ini lebih tinggi dari target nasional yang hanya 77,5%.

Namun dalam perkembangannya, kata Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Bantul, Mestri Widodo, sampai kini belum bisa mengumumkan tingkat partisipasi. Sebab, penghitungan surat suara di tingkat kecamatan belum selesai. Nantinya, jika penghitungan tersebut selesai, akan diumumkan tingkat partisipasi.